Wapres Perintahkan BKKBN Petakan Daerah dengan Stunting Tinggi
Selasa, 30 November 2021 - 21:23 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Banggai Raih Penghargaan Dalam Inovasi Cegah Stunting dari BKKBN
Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.
Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.
Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Lihat Juga :
