Wapres Perintahkan BKKBN Petakan Daerah dengan Stunting Tinggi
Selasa, 30 November 2021 - 21:23 WIB
loading...
Kepada Wapres Maruf Amin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan berbagai program penanganan stunting. Foto/setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Hasto Wardoyo beserta jajarannya di Istana Wapres , Jlalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa sore (30/11/2021).
Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dikutip melalui keterangan tertulis.
Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.
Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dikutip melalui keterangan tertulis.
Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.
Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Lihat Juga :
