Presidential Threshold Rusak Tatanan Demokrasi dan Cuma Untungkan Oligarki

Bowo menambahkan, politik yang tidak murah inilah yang dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju dalam pemilihan presiden. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratisan. Karena, bila sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir dengan baik.

"Misal dalam konteks Omnibus Law terkait UU Cipta Kerja sudah sangat jelas merugikan buruh, karena ada kebijakan upah murah, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK, serta masuknya tenaga kerja asing dengan mudah," jelasnya.

Karena itu, Bowo berharap semua partai politik di Senayan atau DPR RI bersepakat untuk menghapuskan PT agar Indonesia bebas dari belenggu oligarki dan demokrasi dapat sehat lagi. "Kalau PT dihapus, parpol kan bisa mengusung jagoannya tanpa harus berkoalisi," tandasnya.