Dewan Pakar Ispikani Minta KKP Hati-hati dengan Perikanan Terukur
Minggu, 28 November 2021 - 22:39 WIB
loading...
A
A
A
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Dewan Pakar Ispikani, Ari Purbayanto. Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai wakil pemerintah wajib untuk segera memperbaiki data-data yang ada seperti data jumlah kapal, jenis kapal, ukuran kapal dan beroperasi di mana saja serta teknologi dan inovasi.
“Persoalan data ini sangat penting dalam menjalankan, memanfaatkan perikanan terukur dengan menggunakan data-data tersebut. Sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tentunya dengan menyoroti pentingnya menyiapkan SOP dan instrumen yang jelas bagi pelaku usaha perikanan,” tuturnya.
Merespons kebijakan ini, Ketua Umum Ispikani Ichsan Firdaus mengatakan kebijakan perikanan terukur ini sosialisasinya harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai kebijakan strategis ini melahirkan pengelolaan perikanan yang ekslusif dan diterima dengan kurang baik oleh publik perikanan
Persoalan kebijakan perikanan ini, juga ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang hadir dalam penutupan Rakernis ini. Menurutnya, permasalahan mendasar kelautan perikanan di Indonesia yaitu infrastruktur, inovasi, kelembagaan dan pembiayaan, SDM dan benih/bibit/pakan dan obat-obatan. Baca juga: Pemerintah Larang WNA 11 Negara Masuk Indonesia, WNI Wajib 14 Hari Karantina
“Terkait dengan ragam permasalahan tersebut penting dipersiapkan infrastruktur dan data dengan baik,” pungkasnya.
“Persoalan data ini sangat penting dalam menjalankan, memanfaatkan perikanan terukur dengan menggunakan data-data tersebut. Sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Tentunya dengan menyoroti pentingnya menyiapkan SOP dan instrumen yang jelas bagi pelaku usaha perikanan,” tuturnya.
Merespons kebijakan ini, Ketua Umum Ispikani Ichsan Firdaus mengatakan kebijakan perikanan terukur ini sosialisasinya harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai kebijakan strategis ini melahirkan pengelolaan perikanan yang ekslusif dan diterima dengan kurang baik oleh publik perikanan
Persoalan kebijakan perikanan ini, juga ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang hadir dalam penutupan Rakernis ini. Menurutnya, permasalahan mendasar kelautan perikanan di Indonesia yaitu infrastruktur, inovasi, kelembagaan dan pembiayaan, SDM dan benih/bibit/pakan dan obat-obatan. Baca juga: Pemerintah Larang WNA 11 Negara Masuk Indonesia, WNI Wajib 14 Hari Karantina
“Terkait dengan ragam permasalahan tersebut penting dipersiapkan infrastruktur dan data dengan baik,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
