Gerakkan UMKM Jawa Barat di Tengah Pandemi Covid-19
loading...
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (Jabar) Kusmana Hartadji saat meninjau UMKM di Kabupaten Subang.
A
A
A
KOTA BANDUNG - Pandemi COVID-19 memukul ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar). Menurunnya daya beli masyarakat membuat roda produksi UMKM terhambat. Di beberapa sektor, seperti kuliner, ekonomi kreatif (ekraf), dan jasa, bahkan terhenti. Hal itu berdampak pada penghasilan UMKM.
Guna menggerakan produksi UMKM yang terhambat maupun terhenti, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar melibatkan sekitar 200 UMKM, yang tersebar, di 27 kabupaten/kota untuk memproduksi 2 juta masker kain. Masker kain tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat Jabar.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, masker kain dipilih karena ratusan UMKM Jabar mulai memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Setiap UMKM ditargetkan untuk memproduksi sekitar 10.000 masker kain.
"Pemda Provinsi Jabar menyerap produk-produk masker kain dari UMKM, supaya mereka kembali bergerak. Kita fasilitasi mereka untuk membuat masker kain yang akan kita distribusikan kepada masyarakat," kata Kusmana di Kota Bandung, Sabtu (6/6/20).
Menurut Kusmana, langkah pertama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar adalah menginventariasi UMKM yang memproduksi APD. Ada sekitar 800 UMKM di Jabar membuat APD, mulai dari masker, sarung tangan, dan baju hazmat. Setelah itu, kata ia, pihaknya menentukan spesifikasi yang mesti dipenuhi UMKM.
"Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi UMKM, seperti izin usaha. Kami menemukan beberapa kendala, seperti UMKM yang kekurangan modal, di awal produksi atau tengah produksi. Kami bayar sebagian (dari total) lebih dulu, supaya mereka dapat bergerak," ucapnya.
Kusmana menyatakan, pemanfaatan platform digital dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar, supaya UMKM dapat menjangkau pasar yang luas. Saat ini, kata ia, sudah ada 20 persen dari 4,6 juta UMKM di Jabar telah mengakses platform digital dalam melakukan transaksi.
Selain dapat memperluas pasar UMKM di Jabar, platform digital mampu mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Sebab, transaksi jual-beli tidak dilakukan secara tatap muka. Meski begitu, menurut Kusmana, ada beberapa UMKM terkendala koneksi internet.
"Banyak UMKM yang memanfaatkan penjualan secara digital, seperti sosial media. Peningkatan penghasilan menyentuh 20-30 persen setelah UMKM tersebut memanfaatkan platform digital," katanya.
Kusmana mengatakan, guna menggerakkan kembali UMKM, pemerintah pusat merelaksasi restrukturisasi kredit, seperti penundaan cicilan dan subsidi pembayaran bunga kredit.
"Perbankan yang berada dinaungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni bank bjb, pun sudah melakukan relaksasi tersebut. Kami juga sedang merintis badan layanan umum atau UPTD untuk menyalurkan dana bergulir untuk UMKM terdampak COVID-19 akan kembali berproduksi," ucapnya.
Guna menggerakan produksi UMKM yang terhambat maupun terhenti, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar melibatkan sekitar 200 UMKM, yang tersebar, di 27 kabupaten/kota untuk memproduksi 2 juta masker kain. Masker kain tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat Jabar.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, masker kain dipilih karena ratusan UMKM Jabar mulai memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Setiap UMKM ditargetkan untuk memproduksi sekitar 10.000 masker kain.
"Pemda Provinsi Jabar menyerap produk-produk masker kain dari UMKM, supaya mereka kembali bergerak. Kita fasilitasi mereka untuk membuat masker kain yang akan kita distribusikan kepada masyarakat," kata Kusmana di Kota Bandung, Sabtu (6/6/20).
Menurut Kusmana, langkah pertama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar adalah menginventariasi UMKM yang memproduksi APD. Ada sekitar 800 UMKM di Jabar membuat APD, mulai dari masker, sarung tangan, dan baju hazmat. Setelah itu, kata ia, pihaknya menentukan spesifikasi yang mesti dipenuhi UMKM.
"Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi UMKM, seperti izin usaha. Kami menemukan beberapa kendala, seperti UMKM yang kekurangan modal, di awal produksi atau tengah produksi. Kami bayar sebagian (dari total) lebih dulu, supaya mereka dapat bergerak," ucapnya.
Kusmana menyatakan, pemanfaatan platform digital dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar, supaya UMKM dapat menjangkau pasar yang luas. Saat ini, kata ia, sudah ada 20 persen dari 4,6 juta UMKM di Jabar telah mengakses platform digital dalam melakukan transaksi.
Selain dapat memperluas pasar UMKM di Jabar, platform digital mampu mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Sebab, transaksi jual-beli tidak dilakukan secara tatap muka. Meski begitu, menurut Kusmana, ada beberapa UMKM terkendala koneksi internet.
"Banyak UMKM yang memanfaatkan penjualan secara digital, seperti sosial media. Peningkatan penghasilan menyentuh 20-30 persen setelah UMKM tersebut memanfaatkan platform digital," katanya.
Kusmana mengatakan, guna menggerakkan kembali UMKM, pemerintah pusat merelaksasi restrukturisasi kredit, seperti penundaan cicilan dan subsidi pembayaran bunga kredit.
"Perbankan yang berada dinaungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni bank bjb, pun sudah melakukan relaksasi tersebut. Kami juga sedang merintis badan layanan umum atau UPTD untuk menyalurkan dana bergulir untuk UMKM terdampak COVID-19 akan kembali berproduksi," ucapnya.
(ars)
Lihat Juga :
