Jenderal Andika Perkasa Ikuti Ratas Perdana di Kantor Presiden
Senin, 22 November 2021 - 18:08 WIB
loading...
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto/YouTube Sekretariat Presiden
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti rapat terbatas (ratas) tentang Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). Hal ini merupakan ratas perdana Andika usai resmi dilantik menjadi orang nomor satu di TNI.
Berdasarkan tayangan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jenderal Andika nampak memakai seragam dinasnya. Ia duduk disamping Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Baca juga: Dankormar Bakal Dijabat Bintang 3, Andika Perkasa: Harus Ada Keppres Dulu
Kemudian, terlihat juga momen Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi sedang berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Jokowi mengingatkan jajarannya di kementerian/lembaga untuk satu frekuensi menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 pada periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
"Saya minta seluruh Kementerian/Lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama, jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga keliatan kita miliki frekuensi sama," jelasnya.
Jokowi juga ingin jajarannya menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di Eropa kepada masyarakat, di mana pada wilayah tersebut tengah terjadi lonjakan kasus. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan yang diambil pemerintah.
"Sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus, kenaikan kasus yang ada di Eropa, ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil, karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," jelas Jokowi. Baca juga: Daftar Lengkap Mutasi 23 Perwira TNI, Gebrakan Pertama Jenderal Andika Perkasa
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pada periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk mengantisipasi gelombang itu, maka pemerintah memberlakukan PPKM Level 3 atau pengetatan. Kebijakan itu berlaku sama rata di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan tayangan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jenderal Andika nampak memakai seragam dinasnya. Ia duduk disamping Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Baca juga: Dankormar Bakal Dijabat Bintang 3, Andika Perkasa: Harus Ada Keppres Dulu
Kemudian, terlihat juga momen Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi sedang berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Jokowi mengingatkan jajarannya di kementerian/lembaga untuk satu frekuensi menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 pada periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
"Saya minta seluruh Kementerian/Lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama, jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga keliatan kita miliki frekuensi sama," jelasnya.
Jokowi juga ingin jajarannya menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di Eropa kepada masyarakat, di mana pada wilayah tersebut tengah terjadi lonjakan kasus. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan yang diambil pemerintah.
"Sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus, kenaikan kasus yang ada di Eropa, ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil, karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," jelas Jokowi. Baca juga: Daftar Lengkap Mutasi 23 Perwira TNI, Gebrakan Pertama Jenderal Andika Perkasa
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pada periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk mengantisipasi gelombang itu, maka pemerintah memberlakukan PPKM Level 3 atau pengetatan. Kebijakan itu berlaku sama rata di seluruh wilayah Indonesia.
(kri)
