Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Transformasi Penyaluran Bansos

JAKARTA - Pemerintah mulai uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Uji coba ini dilakukan oleh Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai di Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Baca Juga: bansos
"Uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai bertujuan, memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas," ujar Herbin dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).

Herbin menerangkan, uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas, dan dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.

"Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking)," tuturnya.

Uji coba akan dilakukan sekitar 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 20 November sampai dengan 12 Desember 2021 di 7 kabupaten/kota di 7 provinsi terpilih, yaitu; 1) Kab Bengkulu Utara, Bengkulu, 2) Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, 3) Kab Tasikmalaya, Jawa Barat, 4) Kab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 5) Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 6) Kab Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan 7) Kab Jayapura, Papua.

Dalam uji coba ini, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan dengan menggunakan financial technology 'satu aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru' yaitu; 1) kode QR berbasis standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), 2) teknologi pesan singkat USSD/SMS, dan 3) biometrik wajah.

"Pada saat disaksikan transaksinya, seluruh moda yang diujicobakan (QRIS/Biometrik/USSD) dapat lancar digunakan untuk bertransaksi dalam pemanfaatan bansos. Baik KPM maupun penjual menerima informasi yang jelas terkait jenis komoditas dan harga yang dibelanjakan," tutur Asdep Herbin.

Adapun program yang disalurkan mencakup; 1) Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Program Sembako, 3) subsidi LPG, dan 4) subsidi listrik. Penyaluran dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing program yang diujicobakan.

Sedangkan besaran bantuan uji coba per penyaluran adalah sesuai besaran per penyaluran untuk PKH, Rp200 ribu untuk Program Sembako, Rp15 ribu untuk subsidi LPG, dan Rp50 ribu untuk subsidi listrik.

Penyaluran uji coba dilakukan dalam dua tahap pada bulan November dan Desember 2021. KPM akan dapat memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan pangan, isi ulang LPG 3 kg, dan/atau membeli token atau membayar rekening listrik di berbagai e-warong (merchant) yang ditunjuk dengan menggunakan moda transaksi pilihan.

Uji coba transformasi digital integrasi bansos merupakan kerja bersama lintas kementerian/lembaga, yaitu Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat TNP2K.

Uji coba ini juga didukung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta dukungan penuh dari pemerintah daerah wilayah uji coba.

KPM peserta uji coba dan masyarakat dapat menyampaikan aduan, apresiasi, maupun permintaan informasi terkait uji coba transformasi digital integrasi bansos melalui tim pelaksana di lapangan dan kanal SP4N-LAPOR! (SMS ke 1708 dengan format BD2021[spasi]pesan atau via laman https://page.lapor go id/bd2021)

"Hasil uji coba ini sebagai bahan usulan rekomendasi kepada Tim Pengendali Bansos Non Tunai dalam menyiapkan moda transaksi selain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berbasis teknologi," pungkas Herbin Manihuruk.