Ditegur DPP Gerindra karena Kritik Jokowi, Fadli Zon Disarankan Beri Perlawanan

JAKARTA - Teguran DPP Partai Gerindra terhadap kadernya, Fadli Zon karena mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih mengunjungi Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) ketimbang melihat masyarakat terdampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) patut disesalkan. Bahkan, Fadli disarankam untuk melawan.

"Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai Anggota DPR RI terlalu jauh. Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri," ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, Senin (15/11/2021).

Menurut Jamil, teguran DPP Gerindra itu akan membuat fungsi pengawasan Anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra akan semakin khawatir dalam menggunakan hak fungsi pengawasannya.

"Kalau mayoritas anggota takut menggunakan hak fungsi pengawasan maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi meyandang Anggota DPR RI. Karena yang bersangkutan tidak lagi utuh melaksnakan fungsinya sebagai Anggota DPR RI," paparnya.

Dia menjelaskan DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan. Eksekutif atau pemerintah juga dihawatirkan akan semakin semena-semena bila pengawasan Anggota DPR RI melemah.

"Eksekutif akan semakin mendikte Parlemen dan menjadikannya sebagai lembaga stempel semata," tandas mantan Dekan FIKOM IISIP ini.

Kalau itu yang terjadi, menurut Jamil, DPR RI di era Reformasi akan kembali fungsinya seperti di era Orde Baru (Orba). DPR RI hanya dijadikan lembaga untuk menyetujui semua kehendak eksekutif.

Menurutnya, hal itu akan membahayakan kelangsungan demokrasi di Tanah Air. Perbedaan pendapat dan kritik sudah dianggap sebagai membahayakan kelanggengan kekuasaan.

"Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadli Zon harus berani menjadi martil demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di Tanah Air," saran Jamil.