Komnas HAM Dukung Permendikbud 30 Tentang PPKS tapi dengan Catatan
loading...
A
A
A
Peran serta masyarakat dalam RUU PKS dan RUU KUHP, kata Taufan, amat penting. Negara tidak boleh melepas tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pertolongan.
"Kehadiran Permendikbud ini untuk melindungi dan menolong dari pemerintah. Tapi detailnya harus masih lebih detail. Harus memperkuat edukasi dan setting sosial. Tidak semua harus melalui pendekatan hukum," jelasnya.
Dia menambahkan Indonesia terikat dengan konvensi internasional bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu adalah hasil kontribusi peradaban dunia, baik PBB, OKI, dan semua negara lainnya. Baca juga: 21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Diatur di Permendikbudristek PPKS
"Konvensi bukan intervensi tapi menjadi kontribusi semua pihak. Ratifikasi konvensi internasional harus diharmonisasikan dalam sistem norma hukum nasional," pungkasnya.
"Kehadiran Permendikbud ini untuk melindungi dan menolong dari pemerintah. Tapi detailnya harus masih lebih detail. Harus memperkuat edukasi dan setting sosial. Tidak semua harus melalui pendekatan hukum," jelasnya.
Dia menambahkan Indonesia terikat dengan konvensi internasional bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu adalah hasil kontribusi peradaban dunia, baik PBB, OKI, dan semua negara lainnya. Baca juga: 21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Diatur di Permendikbudristek PPKS
"Konvensi bukan intervensi tapi menjadi kontribusi semua pihak. Ratifikasi konvensi internasional harus diharmonisasikan dalam sistem norma hukum nasional," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
