KH Said Minta Jokowi Netral di Muktamar NU, Faldo: Pemerintah Tak Pernah Ikut Campur
loading...
Stafsus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan, pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan dalam Muktamar NU. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini merespons pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral dalam Muktamar NU pada Desember mendatang. Menurutnya kecurigaan terhadap pemerintah dalam hal pemilihan suatu organisasi sudah biasa terjadi.
“Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan,” katanya, Jumat (12/11/2021)
Namun Faldo menegaskan tidak ada upaya pemerintah untuk ikut campur dalam Muktamar NU. Menurutnya hal tersebut bukanlah ranah pemerintah. “Namun yang jelas, pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. Ini sepenuhnya ranah warga Nahdliyin,” ujarnya.
Dia juga memastikan pemerintah menjamin hak konstitusional yang dimiliki setiap organisasi. “Setiap organisasi punya aturan dan independensi yang harus dilindungi. Ini hak konstitusional. Pemerintah akan pastikan itu terlaksana,” ungkapnya.
Menurutnya pemerintah mendoakan bahwa nantinya pemimpin yang terpilih dapat menjadi berkah bagi semua. “Kami hanya mendoakan pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara. NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin,” pungkasnya.
“Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan,” katanya, Jumat (12/11/2021)
Namun Faldo menegaskan tidak ada upaya pemerintah untuk ikut campur dalam Muktamar NU. Menurutnya hal tersebut bukanlah ranah pemerintah. “Namun yang jelas, pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. Ini sepenuhnya ranah warga Nahdliyin,” ujarnya.
Dia juga memastikan pemerintah menjamin hak konstitusional yang dimiliki setiap organisasi. “Setiap organisasi punya aturan dan independensi yang harus dilindungi. Ini hak konstitusional. Pemerintah akan pastikan itu terlaksana,” ungkapnya.
Menurutnya pemerintah mendoakan bahwa nantinya pemimpin yang terpilih dapat menjadi berkah bagi semua. “Kami hanya mendoakan pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara. NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin,” pungkasnya.
(cip)
Explore More