Ini Alasan Majelis Hakim Mengapa Jumhur Hidayat Tak Ditahan
loading...
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pentolan KAMI Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat 10 bulan penjara.
Jumhur dinilai melakukan penyebaran kabar tak lengkap tentang Omnibus Law UU Ciptaker. Meski telah divonis, namun majelis hakim tidak menyatakan Jumhur harus ditahan.
"Terdakwa saat sidang kooperatif, beberapa kali terdakwa juga mengalami sakit, harus dioperasi, dan melakukan perawatan. Maka itu, majelis hakim menimbang meski terdakwa dijatuhi pidana, tak perlu dilakukan penahanan," ujar Ketua Majelis Hakim, Hapsoro Restu Widodo di persidangan, Kamis (11/11/2021).
Jumhur Hidayat divonis 10 bulan penjara karena dinilai melanggar pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 yang isinya barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.
Dalam membacakan vonisnya itu, majelis hakim juga menjelaskan pertimbangan dan hal memberatkan bagi Jumhur, yakni tindakan Jumhur meresahkan masyarakat. "Hal yang meringankan, terdakwa kooperatif, mengakui perbuatan, tidak berbelit-belit, terdakwa masih dalam perawatan dokter pascaoperasi dan tanggungan keluarga," katanya.
Berdasarkan pantauan, sidang aktivis KAMI itu digelar secara offline, di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU), tim pengacara, dan Jumhur Hidayat hadir di persidangan secara langsung. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Hapsoro Widodo, yang mana sidang digelar di ruang utama PN Jakarta Selatan.
Dalam sidang dengan agenda putusan tersebut hadir ibunda Jumhur, Ati Amiati Sobari dan istri Jumhur, Alia Febiyani. Selain itu, ada pula sejumlah rekan, sahabat, dan pendukung Jumhur di persidangan.
Jumhur dinilai melakukan penyebaran kabar tak lengkap tentang Omnibus Law UU Ciptaker. Meski telah divonis, namun majelis hakim tidak menyatakan Jumhur harus ditahan.
"Terdakwa saat sidang kooperatif, beberapa kali terdakwa juga mengalami sakit, harus dioperasi, dan melakukan perawatan. Maka itu, majelis hakim menimbang meski terdakwa dijatuhi pidana, tak perlu dilakukan penahanan," ujar Ketua Majelis Hakim, Hapsoro Restu Widodo di persidangan, Kamis (11/11/2021).
Jumhur Hidayat divonis 10 bulan penjara karena dinilai melanggar pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 yang isinya barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.
Dalam membacakan vonisnya itu, majelis hakim juga menjelaskan pertimbangan dan hal memberatkan bagi Jumhur, yakni tindakan Jumhur meresahkan masyarakat. "Hal yang meringankan, terdakwa kooperatif, mengakui perbuatan, tidak berbelit-belit, terdakwa masih dalam perawatan dokter pascaoperasi dan tanggungan keluarga," katanya.
Berdasarkan pantauan, sidang aktivis KAMI itu digelar secara offline, di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU), tim pengacara, dan Jumhur Hidayat hadir di persidangan secara langsung. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Hapsoro Widodo, yang mana sidang digelar di ruang utama PN Jakarta Selatan.
Dalam sidang dengan agenda putusan tersebut hadir ibunda Jumhur, Ati Amiati Sobari dan istri Jumhur, Alia Febiyani. Selain itu, ada pula sejumlah rekan, sahabat, dan pendukung Jumhur di persidangan.
Lihat Juga :
(cip)
