Pimpinan DPR Diusulkan Bentuk Pansus Penyelamatan Garuda

Lebih lanjut Fauzi mengatakan jika masalah Garuda lebih banyak pada persoalan manajemennya, maka hal itu hanya tinggal dibenahi saja. Dam jika benar telah terjadi praktik korupsi di dalam manejemen Garuda, sebaiknya aparat terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan penindakan dan audit secara menyeluruh.

"Semua harus dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan praktik korupsi yang diduga dilakukan direksi Garuda sebelumnya maupun yang sedang menjabat saat ini. Jika memang demikian Menteri BUMN Erick Thohir perlu memecat direksi dan komisaris Garuda Indonesia yang terlibat," ujar Fauzi.

Dia berpendapat krisis yang dialami Garuda saat ini disebabkan moral hazard yang dilakukan manajemen selama bertahun-tahun. Seperti penggelembungan jumlah pesawat hingga 142 unit, padahal kebutuhan riilnya hanya 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari USD 750.000 menjadi USD1,4 juta per bulan.

Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia ini pun kembali menekankan perlunya dibentuk Pansus Garuda guna mengurai benang kusut masalah maskapai tersebut. Termasuk bagaimana cara menutupi utang Garuda, masalah manajemen, holding hingga proses hukum terkait dugaan tindak korupsi.

"Saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, V, VI, dan XI. Semoga seluruh persoalan Garuda bisa diurai dan diselesaikan lewat opsi terbaik seperti harapan kebanyakan masyarakat pada maskapai kebanggaan Indonesia tersebut," harapnya.