10 Halaman Surat Jenderal Jasin kepada Soeharto
Selasa, 09 November 2021 - 10:47 WIB
loading...
A
A
A
David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal Orba menuturkan, sikap kritis Jenderal Jasin merupakan akumulasi kekecewaannya terhadap Soeharto. Kendati awalnya dipicu persoalan yang bersifat pribadi, lambat laun sang Jenderal membulatkan tekad untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai koreksi terhadap sistem.
Koreksi tersebut terus dikampanyekannya melalui surat. Jasin banyak mengirim surat kepada para pejabat pemerintahan dan DPR. Dari surat-surat itulah tampak sekali perkembangan pemikiran Jasin dan makin besarnya kekecewaan Jasin terhadap Soeharto. ”Pada 28 Juni 1974, ia (Jasin) mengirimkan surat sepanjang 10 halaman kepada Soeharto dengan kata-kata keras,” tulis David Jenkins.
Naskah surat Jasin kepada Soeharto termuat dalam buku Jasin berjudul Apakah Perlu Pemerintah Dikoreksi?. Di dalam surat tersebut Jasin banyak menguliti praktik bisnis pejabat pemerintah sekaligus menawarkan Peraturan Presiden 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pejabat Pemerintah dalam Bisnis Pribadi.
Baca juga: Sita Aset Tommy Soeharto Rp600 Miliar, Mahfud MD Pastikan Satgas BLBI Punya Dokumen Hukum
Menurut dia, Perpres tersebut hanya kamuflase untuk menenangkan dan meyakinkan masyarakat serta mahasiswa setelah Peristiwa Malari, bahwa pemerintah bersih. Sebaliknya Perpres tersebut justru menjadi kedok pejabat pemerintah untuk tetap menjalankan bisnis.
Koreksi tersebut terus dikampanyekannya melalui surat. Jasin banyak mengirim surat kepada para pejabat pemerintahan dan DPR. Dari surat-surat itulah tampak sekali perkembangan pemikiran Jasin dan makin besarnya kekecewaan Jasin terhadap Soeharto. ”Pada 28 Juni 1974, ia (Jasin) mengirimkan surat sepanjang 10 halaman kepada Soeharto dengan kata-kata keras,” tulis David Jenkins.
Naskah surat Jasin kepada Soeharto termuat dalam buku Jasin berjudul Apakah Perlu Pemerintah Dikoreksi?. Di dalam surat tersebut Jasin banyak menguliti praktik bisnis pejabat pemerintah sekaligus menawarkan Peraturan Presiden 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pejabat Pemerintah dalam Bisnis Pribadi.
Baca juga: Sita Aset Tommy Soeharto Rp600 Miliar, Mahfud MD Pastikan Satgas BLBI Punya Dokumen Hukum
Menurut dia, Perpres tersebut hanya kamuflase untuk menenangkan dan meyakinkan masyarakat serta mahasiswa setelah Peristiwa Malari, bahwa pemerintah bersih. Sebaliknya Perpres tersebut justru menjadi kedok pejabat pemerintah untuk tetap menjalankan bisnis.
Lihat Juga :
