Wapres Ingin Jenderal Andika Lakukan Pendekatan Humanis Tangani Konflik Papua

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purna tugas pada November 2021 ini.

DPR pun telah memberikan persetujuan kepada Jenderal Andika untuk mengisi jabatan Panglima TNI usai menjalani fit and proper test. Selanjutnya, mantan Danpaspampres itu tinggal menunggu waktu untuk dilantik Presiden Jokowi.

Wakil Presiden ( Wapres ) Ma'ruf Amin berharap Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua .

Baca juga: BREAKING NEWS: Jenderal Andika Calon Panglima TNI

"Saya kira tentu kita berharap Panglima yang baru nanti, akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama, dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi," katanya usai meninjau Tugu MacArthur di Jayapura, Papua dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (7/11/2021).

Dengan pendekatan yang lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. "Saya yakin Panglima yang baru itu punya konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Itu kita harapkan begitu," ujar Wapres.

Wapres menegaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. "Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, saya harap ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi nanti dalam menangani keamanan di Papua," ujarnya.

Termasuk, kata Wapres, langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM.

Baca juga: Disetujui DPR sebagai Panglima TNI, Ini Fokus Jenderal Andika dalam Waktu Dekat

"Iya, tentu. Lebih humanis tapi tidak kehilangan semangat untuk perlindungan. Humanis, tetapi perlindungan dan penegakan HAM harus tetap dijaga," ujarnya.

Wapres menuturkan bahwa saat ini pembangunan Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan. "Pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali (dan) tidak kondusif," ujarnya.