Terduga Teroris Lampung Berprofesi Kepala Sekolah, BNPT Minta Seleksi PNS Diperketat
Jum'at, 05 November 2021 - 09:33 WIB
loading...
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid meminta kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengetatan seleksi terkait dengan proses penerimaan PNS. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris berinisial DRS di Lampung. Anggota Jamaah Islamiyah (JI) itu diketahui berprofesi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lampung.
Menanggapi hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengetatan seleksi terkait dengan proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu guna mencegah paham terorisme dan radikalisme. Baca Juga: Satu Terduga Teroris Lampung Berprofesi sebagai Kepala Sekolah
"Termasuk melakukan skrining lebih ketat lagi dalam rekrutmen PNS dan pejabat-pejabat negara ataupun pemerintahan," ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Dalam hal proses penerimaan PNS, Nurwakhid menyebut agar pihak kementerian ataupun lembaga dapat lebih mengintesifkan komunikasi dan koordinasi dengan BNPT untuk mencegah terjadinya penyebaran terorisme di kalangan abdi negara.
Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut sudah dilandasi oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme atau Radikalisme berbasis Kekerasan Mengarah kepada Terorisme.
Menanggapi hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengetatan seleksi terkait dengan proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu guna mencegah paham terorisme dan radikalisme. Baca Juga: Satu Terduga Teroris Lampung Berprofesi sebagai Kepala Sekolah
"Termasuk melakukan skrining lebih ketat lagi dalam rekrutmen PNS dan pejabat-pejabat negara ataupun pemerintahan," ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Dalam hal proses penerimaan PNS, Nurwakhid menyebut agar pihak kementerian ataupun lembaga dapat lebih mengintesifkan komunikasi dan koordinasi dengan BNPT untuk mencegah terjadinya penyebaran terorisme di kalangan abdi negara.
Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut sudah dilandasi oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme atau Radikalisme berbasis Kekerasan Mengarah kepada Terorisme.
Lihat Juga :
