Menuju Normal Baru, Komunikasi Internal Pemerintah Harus Diperbaiki
Kamis, 04 Juni 2020 - 21:02 WIB
loading...
A
A
A
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memahami adanya terpaan kritikan mengenai buruknya komunikasi internal pemerintah. Menurutnya, arahan Presiden harusnya menjadi sumber utama bagi pembuat kebijakan di bawah. “Saya kira komunikasi yang terjadi di bawah harus bersumbu pada arahan Presiden. Ini sudah dibahas dan dijadikan acuan publik agar pejabat negara harus satu aras yang sama yaitu perintah Presiden, sehingga enggak lagi terkesan tidak adanya koordinasi,” beber Donny.
Dia menegaskan setiap pemangku kebijakan di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah harusnya mengikuti arahan tunggal dari presiden. Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak melenceng sehingga bisa dipahami utuh oleh publik. “Menerjemahkan itu harus dengan narasi yang menenangkan, tidak lagi membingungkan. Makanya koordinasi itu harus ikut arahan Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Pemerintah Akan Umumkan Zona Kuning Corona Senin Mendatang)
Dia pun berharap seluruh kalangan bisa memahami maksud dan tujuan penerapan normal baru. Menurutnya, era itu mengajarkan perlunya kebiasaan sehat kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan protokol kesehatan lainnya. “Dengan normal baru, kebiasaan sehat itu, ada potensi penularan penyakit berkurang. Jadi ada faedahnya. Ini yang harus jadi satu budaya dan kebiasaan sehingga ada optimisme,” tukasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keberhasilan penanganan wabah Covid-19 tidak terlepas dari peran kepala daerah. Menurutnya, para gubernur hingga bupati dan wali kota merupakan perpanjangtanganan presiden. “Bisa saja modifikasi dengan kearifan lokal. Tapi tujuannya sama, sejalan dengan arahan presiden. Harus bisa menerjemahkan dengan baik,” kata Ganjar.
Menurut dia, menyamakan narasi pusat dan daerah itu memang tidak mudah. Apalagi, setiap daerah memiliki kultur berbeda-beda. “Makanya kalau ada yang merasa kebingungan dengan kebijakan pusat, berkomunikasi. Ada baiknya, pemimpin juga bertanya, telepon dan klarifikasi sehingga bisa mengerti,” tukasnya.
Dia menegaskan setiap pemangku kebijakan di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah harusnya mengikuti arahan tunggal dari presiden. Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak melenceng sehingga bisa dipahami utuh oleh publik. “Menerjemahkan itu harus dengan narasi yang menenangkan, tidak lagi membingungkan. Makanya koordinasi itu harus ikut arahan Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Pemerintah Akan Umumkan Zona Kuning Corona Senin Mendatang)
Dia pun berharap seluruh kalangan bisa memahami maksud dan tujuan penerapan normal baru. Menurutnya, era itu mengajarkan perlunya kebiasaan sehat kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan protokol kesehatan lainnya. “Dengan normal baru, kebiasaan sehat itu, ada potensi penularan penyakit berkurang. Jadi ada faedahnya. Ini yang harus jadi satu budaya dan kebiasaan sehingga ada optimisme,” tukasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keberhasilan penanganan wabah Covid-19 tidak terlepas dari peran kepala daerah. Menurutnya, para gubernur hingga bupati dan wali kota merupakan perpanjangtanganan presiden. “Bisa saja modifikasi dengan kearifan lokal. Tapi tujuannya sama, sejalan dengan arahan presiden. Harus bisa menerjemahkan dengan baik,” kata Ganjar.
Menurut dia, menyamakan narasi pusat dan daerah itu memang tidak mudah. Apalagi, setiap daerah memiliki kultur berbeda-beda. “Makanya kalau ada yang merasa kebingungan dengan kebijakan pusat, berkomunikasi. Ada baiknya, pemimpin juga bertanya, telepon dan klarifikasi sehingga bisa mengerti,” tukasnya.
(cip)
