Komisi I DPR Belum Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

JAKARTA - Jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masih belum pasti. Komisi I DPR RI baru akan menggelar rapat pada siang ini untuk menentukan jadwalnya.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyambut baik Surat Presiden Jokowi terkait pengusulan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI ke DPR RI. Menurutnya Andika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk menempati struktur tertinggi di TNI.

Namun, kata Meutya, dalam proses pemilihan Panglima TNI, perlu waktu untuk memverifikasi dokumen calon serta kemungkinan verifikasi aktual sebagai bagian dari fit and proper test. Karena itu, jadwal fit and proper test Andika Perkasa tergantung hasil rapat internal Komisi I DPR.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jenderal Andika Calon Panglima TNI

"Komisi I DPR akan mengadakan rapat internal Kamis pukul 14.00 WIB. Rapat internal yang diikuti seluruh anggota komisi I akan memutuskan kapan fit and proper diadakan," kata Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid, Kamis (4/11/2021).

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa oleh Komisi I DPR RI akan dilaksanakan selama dua hari yakni Kamis-Jumat (4-5/11/2021). Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat memberikan Surpres usulan calon Panglima TNI pada Rabu (3/11/2021) berharap DPR RI segera memprosesnya.

"Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI Kamis sampai dengan Jumat," kata Puan Maharani, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Ini Jabatan Penting Calon Panglima TNI Andika Perkasa di Luar Militer

Bamus DPR nantinya memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021. "Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI," ujar Puan Maharani.

Sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima DPR RI. "Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik," katanya.