Negara Harus Lebih Serius Melindungi Bumi dan Sikapi Perubahan Iklim

Sementara itu, Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengatakan bahwa sumber masalah dari isu perubahan iklim adalah negara dengan aktivitas produksi yang sangat tinggi. "Bisakah kita membuat keseimbangan antara mengurangi emisi, tetapi aktivitas ekonomi dan produksi tetap maju dan berkembang," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Serukan Implementasi Global Konkrit Tangani Perubahan Iklim

Dikatakan Sugeng, saat ini kondisi bumi sudah super panas. KTT Perubahan Iklim bahkan telah mengakui ada yang salah dari ekonomi dan industri kita. Oleh karenanya, negara-negara mendorong adanya pengurangan emisi. "Harus ada tindakan nyata bagi negara maupun perusahaan untuk mengerem emisi. Dampak perubahan iklim tidak hanya panas bumi, tapi cuaca ekstrem, banjir di mana-mana, dan kerusakan lingkungan," katanya.

Mahawan Karuniasa dari Asosiasi Peneliti Perubahan Iklim Indonesia (APIKI) menyambut positif antusias parlemen terkait isu perubahan iklim yang dinilai luar biasa. Menurutnya, Presiden Jokowi memberi pandangan perubahan iklim ancaman besar pembangunan dan kemakmuran.

"Persoalan curah hujan satu tahun hanya turun beberapa hari. China dan Eropa Barat terjadi banjir. Nelayan tidak bisa melaut karena cuaca tidak menentu. Begitu juga dengan petani, sudah tidak berpatokan pada masa tanam karena perubahan iklim. Suhu akan terus meningkat, cuaca ekstrem akan terus meningkat," katanya.

Karena itu, Mahawan mengatakan, anak muda harus menyuarakan perubahan iklim untuk generasi mendatang. "Gaya hidup yang ramah lingkungan penting. Kita harus berkolaborasi dengan seluruh masyarakat dunia. Semua harus andil, jangan sampai negara lain yang berbuat, kita yang ikut memecahkan persoalan. Jadi harus ada keadilan. Kita harus mendorong negara maju membantu negara berkembang," katanya.