Ketua DPR Instruksikan Komisi I Lakukan Fit and Proper Test Jenderal Andika
Rabu, 03 November 2021 - 12:51 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi calon Panglima TNI tunggal atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi calon Panglima TNI tunggal atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa . Surpres Nomor R-50/Pres/10/2021 itu diantar langsung Mensesneg Pratikno kepada Pimpinan DPR pada Rabu (3/11/2021).
“Pada hari ini, Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan Calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mendapatkan persetujuan DPR,” ujar Puan di Lobi Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Baca juga: Calon Panglima TNI, Masa Kerja Jenderal Andika Tersisa 13 Bulan
Setelah menerima nama calon Panglima TNI, kata Puan, DPR RI akan menindaklanjuti Surpres dengan menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper test di dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
“Persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI,” terang Puan.
Puan menegaskan DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang TNI.
“TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” lanjut Puan. Baca juga: Jejak Jenderal Andika: Dari Baret Merah, Perisai Presiden hingga Calon Panglima TNI
Puan pun mengingatkan dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat. “Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara,” pungkas dia.
“Pada hari ini, Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan Calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mendapatkan persetujuan DPR,” ujar Puan di Lobi Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Baca juga: Calon Panglima TNI, Masa Kerja Jenderal Andika Tersisa 13 Bulan
Setelah menerima nama calon Panglima TNI, kata Puan, DPR RI akan menindaklanjuti Surpres dengan menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper test di dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
“Persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI,” terang Puan.
Puan menegaskan DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang TNI.
“TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” lanjut Puan. Baca juga: Jejak Jenderal Andika: Dari Baret Merah, Perisai Presiden hingga Calon Panglima TNI
Puan pun mengingatkan dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat. “Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara,” pungkas dia.
(kri)
Lihat Juga :
