Jokowi: Indonesia Ingin G20 Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim Dunia
Senin, 01 November 2021 - 01:03 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo meminta adanya penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, dengan bekerja sama dalam tindakan nyata. Foto: Setpres
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ( Jokowi ) meminta adanya penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup , dengan bekerja sama dalam tindakan nyata. Bukan saling menyalahkan.
"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Jokowi saat berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energy, dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu 31 Oktober 2021. Baca juga: Agenda Jokowi di Hari Kedua KTT G20, Bertemu Wakil IMF hingga PM India
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.
“Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Bahkan menurutnya, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.
“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi," kata Jokowi.
"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada2010-2019,” sambungnya lagi.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan 'Net Zero' di tahun 2060 atau lebih cepat.
Adapun yang dimaksud kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas13.200hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tuturnya.
Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.
“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujarnya. Baca juga: Ini Kesepakatan Indonesia dengan Sejumlah Negara di KTT G20
Presiden juga menyampaikan, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.
“Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, and affordability,” pungkasnya.
"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Jokowi saat berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energy, dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu 31 Oktober 2021. Baca juga: Agenda Jokowi di Hari Kedua KTT G20, Bertemu Wakil IMF hingga PM India
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.
“Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.
Bahkan menurutnya, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.
“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi," kata Jokowi.
"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada2010-2019,” sambungnya lagi.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan 'Net Zero' di tahun 2060 atau lebih cepat.
Adapun yang dimaksud kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas13.200hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tuturnya.
Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.
“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujarnya. Baca juga: Ini Kesepakatan Indonesia dengan Sejumlah Negara di KTT G20
Presiden juga menyampaikan, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.
“Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, and affordability,” pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
