Megawati Ungkap Alasan Jokowi Pilih Dirinya Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

JAKARTA - Megawati Soekarnoputri mengungkapkan percakapan dirinya dan Presiden Jokowi saat diminta menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) . Percakapan itu diungkap saat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut meresmikan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan Penandatanganan 16 Kantor PDIP via daring, Kamis (28/10/2021).

"Beberapa waktu saya dilantik jadi Dewan Pengarah BRIN. Baru saja minggu lalu dilantik pak Jokowi. Jadi saya ditugasi lagi oleh Presiden menjadi Ketua Dewan Pengarah sebuah badan baru yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Megawati dalam acara tersebut.

Ia mengaku sempat bertanya kepada Jokowi, kenapa harus dirinya lagi yang menduduki posisi itu. Lalu Jokowi menjawab bahwa dia ingin Megawati yang menduduki posisi tersebut agar riset dan inovasi di BRIN sejalan dengan ideologi Pancasila.

Baca juga: Mengenal Tugas dan Fungsi BRIN

"Saya tanya pada beliau kenapa kok saya lagi pak?. Ya saya maunya Ibu karena saya sudah jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP (jawab Jokowi). Beliau ingin dari BPIP dengan BRIN itu bisa sejalan, jadi bukan asal riset saja," tutur Megawati.

Presiden ke-5 RI ini menjelaskan, dirinya telah menyampaikan kepada Jokowi untuk kembali mengangkat kearifan lokal dalam riset dan inovasi nasional. Saat ini kader PDIP di daerah telah mulai mengerjakannya.

"Saya sudah bilang ke Presiden harus diangkat kembali karena itu kearifan lokal dari bangsa kita. Nanti seperti Ngada, itu apa saja itu bahasa daerahnya, sukunya apa. Jambi, Lampung untuk menanyakan apa, mendokumentasi hal-hal seperti ini," katanya.

Putri Bung Karno menjelaskan alasan penelitian kearifan lokal juga menjadi urusannya partainya. Menurutnya, partai merupakan organisasi politik untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, dia menginstruksikan hal itu kepada kader-kader di daerah.

Baca juga: Ditunjuk Presiden Pimpin BRIN, PDIP Ungkap Sejumlah Prestasi Megawati

"Jadi dengan pertolongan dari PDIP akan dimasukkan ke BRIN, sehingga dengan begitu, itu adalah kearifan lokal yang harus dijaga. Kalau ada Kalimantan, di Bali bagaimana dan lain sebagainya itu kan punya masing-masing daerah ada sukunya, ada adatnya, itu harus dicatat, harus didokumentasikan," kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.