La Nyalla Dorong Pemerintah Siapkan Teknis Keberangkatan Perdana Jamaah Umrah
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 08:12 WIB
loading...
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Keberangkatan perdana jamaah umrah asal Indonesia rencananya pada November 2021. Maka itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah segera mempersiapkan teknis keberangkatan perdana itu.
"Tentu hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Maka, saya meminta pemerintah fokus terhadap hal ini. Jangan sampai ada satu kendala apa pun dalam pelaksanaannya," kata La Nyalla, Jumat (22/10/2021).
Dia menilai hal utama dan pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam persiapan tersebut adalah mengenai vaksin booster dengan jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson (J&J). "Hal itu harus dipersiapkan dengan baik karena merupakan syarat ketetapan bagi para jamaah umrah," kata Senator asal Jawa Timur itu.
Baca juga: Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Negeri Ini
Dia mengakui pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan musim biasanya. Sebab, ada beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diutamakan kepada para jamaah yang berbeda dengan situasi normal.
"Untuk itu, persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang dan penuh kedisiplinan," paparnya.
La Nyalla meminta kepada para calon jamaah untuk bersabar. Sebab, rencananya pemberangkatan perdana adalah pemilik agen perjalanan terlebih dahulu, agar pihak agen perjalanan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan umrah di masa pandemi.
Menurut dia, persiapan itu penting agar perjalanan umrah jamaah Indonesia tak mengalami kendala apa pun. Persiapan itu menjadi filter untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang masih memungkinkan untuk terjadi.
"Gelombang ketiga Covid-19 ini masih mengintai. Dia bisa terjadi kapan saja. Maka, keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah harus diperhatikan dengan baik," katanya.
Pemerintah sendiri belum memberikan keputusan terkait keberangkatan jamaah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Bunda Mirfat, mengatakan sejumlah asosiasi agen perjalanan masih menunggu keputusan Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Tentu hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Maka, saya meminta pemerintah fokus terhadap hal ini. Jangan sampai ada satu kendala apa pun dalam pelaksanaannya," kata La Nyalla, Jumat (22/10/2021).
Dia menilai hal utama dan pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam persiapan tersebut adalah mengenai vaksin booster dengan jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson (J&J). "Hal itu harus dipersiapkan dengan baik karena merupakan syarat ketetapan bagi para jamaah umrah," kata Senator asal Jawa Timur itu.
Baca juga: Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Negeri Ini
Dia mengakui pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan musim biasanya. Sebab, ada beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diutamakan kepada para jamaah yang berbeda dengan situasi normal.
"Untuk itu, persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang dan penuh kedisiplinan," paparnya.
La Nyalla meminta kepada para calon jamaah untuk bersabar. Sebab, rencananya pemberangkatan perdana adalah pemilik agen perjalanan terlebih dahulu, agar pihak agen perjalanan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan umrah di masa pandemi.
Menurut dia, persiapan itu penting agar perjalanan umrah jamaah Indonesia tak mengalami kendala apa pun. Persiapan itu menjadi filter untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang masih memungkinkan untuk terjadi.
"Gelombang ketiga Covid-19 ini masih mengintai. Dia bisa terjadi kapan saja. Maka, keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah harus diperhatikan dengan baik," katanya.
Pemerintah sendiri belum memberikan keputusan terkait keberangkatan jamaah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Bunda Mirfat, mengatakan sejumlah asosiasi agen perjalanan masih menunggu keputusan Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
(rca)
Lihat Juga :
