Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar Masuk Radar PPP untuk Capres 2024

Kamis, 21 Oktober 2021 - 17:35 WIB
Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar Masuk Radar PPP untuk Capres 2024
PPP mempertimbangkan Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) tidak ingin terpancing gerakan dukung mendukung pencapresan lebih awal untuk Pilpres 2024 . Kendati marak deklarasi sejumlah kepala daerah seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, PPP tetap akan mempertimbangkan semua tokoh, termasuk kepala daerah yang digadang-adang sebagai capres 2024 .

Itu sebabnya Munas Alim Ulama PPP di Semarang mengundang empat gubernur untuk berbicara di forum tersebut.“Semua (PPP pertimbangkan semua capres). Kemarin PPP waktu hari Minggu dan Senin kan melakukan Munas Alim Ulama di Semarang. Ini Munas Alim Ulama yang pertama di periode ini, nah kami undang empat gubernur, karena memang para kiai ingin tau apa yang sudah dikerjakan oleh para gubernur yang ada di Jawa,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Anies Baswedan Dideklarasikan Capres 2024, PPP: Lucu Gitu Lho

Menurut Arsul, Munas Alim Ulama PPP itu mengundang para kepala daerah di Jawa untuk mengetahui bagaimana kerja mereka membangun Indonesia dari daerah mereka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir, hanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak bisa memenuhi undangan.



“Kami husnudzon saja prasangka baik karena beliau ada tugas lain tidak ada prasangka apa-apa lah. Mungkin di kesempatan yang lain Pak Ganjar akan datang,” ujarnya.

Baca juga: Relawan Deklarasi Anies dan Ganjar, Siapa Paling Berpeluang Digandeng Parpol?

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, Munas Alim Ulama juga tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan mengundang para menteri yang disebut-sebut calon presiden. Karena ini bagian dari ikhtiar pendidikan politik terutama di PPP, agar proses demokratisasinya tidak hanya diputuskan elit partai di Jakarta saja.

Selain itu, sambung Arsul, para pemangku kepentingan di PPP juga menjadi lebih tahu siapa pun yang diusung, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. “Jajaran partai cuman disuruh saja karena diputuskan oleh pak Arsul dan kawan-kawan di pusat, jadi enggak mau seperti itu kita,” ungkap Arsul.
(muh)
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2021 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1725 seconds (10.101#12.26)