DPR Sambut Baik Semangat Presiden Jokowi Memajukan BUMN
Selasa, 19 Oktober 2021 - 17:54 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyambut baik pembenahan BUMN oleh Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai pembenahan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan. Meski beberapa masalah masih ada, namun secara umum dapat dikatakan cukup baik.
"Memang ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal. Namun dalam rapat-rapat kerja di Komisi VI, kami bersama Menteri BUMN (Erick Thohir) terus melakukan pembenahan," ujarnya, Selasa (19/10/2021).
Termasuk soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang respons BUMN terkait investasi yang sudah dibuka. Ketua DPP Partai Nasdem ini menjelaskan hal tersebut juga sudah dalam pemantapan yang nantinya dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang BUMN yang saat ini sedang disusun di Komisi VI DPR RI. Dengan demikian langkah Jokowi akan membuka peluang investasi. Baca juga: Ini Dia Deretan Kinerja Kinclong BUMN Berkat Tangan Dingin Erick Thohir
"Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN. Mulai restrukturisasi, holdingisasi, klasterisasi dan juga aturan percepatan investasi," ujarnya. Baca juga: Wujudkan Digitalisasi Bisnis BUMN, Jokowi: Kita Harus Pontang-panting
Selain kebijakan tersebut, Komisi VI juga telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang memang menerima penugasan dan melakukan aksi korporasi. "Untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan. Sementara untuk aksi korporasi, kita akan dalami agar PMN tersebut dimanfaatkan secara tepat guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dalam bentuk deviden, pajak dan lain sebagainya," jelas Martin.
Meski demikian, Martin mengungkapkan tak semua usulan nanti disepakati. Dia menilai ada beberapa perusahaan BUMN yang memang diminta untuk dibubarkan. Perusahaan yang hanya menjadi beban akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN. Selain itu, Komisi VI juga sudah menggarisbawahi agar PMN tidak digunakan untuk tambal sulam menutup kerugian akibat kesalahan manajemen.
Mengenai target-target yang disampaikan Presiden untuk BUMN, legislator yang maju dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini meyakini hal tersebut dapat tercapai. "Semangat Pak Presiden untuk memajukan BUMN kita sambut baik. Kita yakini itu pasti juga disambut baik oleh Pak Erick Thohir sebagai menteri,” ucapnya.
"Memang ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal. Namun dalam rapat-rapat kerja di Komisi VI, kami bersama Menteri BUMN (Erick Thohir) terus melakukan pembenahan," ujarnya, Selasa (19/10/2021).
Termasuk soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang respons BUMN terkait investasi yang sudah dibuka. Ketua DPP Partai Nasdem ini menjelaskan hal tersebut juga sudah dalam pemantapan yang nantinya dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang BUMN yang saat ini sedang disusun di Komisi VI DPR RI. Dengan demikian langkah Jokowi akan membuka peluang investasi. Baca juga: Ini Dia Deretan Kinerja Kinclong BUMN Berkat Tangan Dingin Erick Thohir
"Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN. Mulai restrukturisasi, holdingisasi, klasterisasi dan juga aturan percepatan investasi," ujarnya. Baca juga: Wujudkan Digitalisasi Bisnis BUMN, Jokowi: Kita Harus Pontang-panting
Selain kebijakan tersebut, Komisi VI juga telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang memang menerima penugasan dan melakukan aksi korporasi. "Untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan. Sementara untuk aksi korporasi, kita akan dalami agar PMN tersebut dimanfaatkan secara tepat guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dalam bentuk deviden, pajak dan lain sebagainya," jelas Martin.
Meski demikian, Martin mengungkapkan tak semua usulan nanti disepakati. Dia menilai ada beberapa perusahaan BUMN yang memang diminta untuk dibubarkan. Perusahaan yang hanya menjadi beban akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN. Selain itu, Komisi VI juga sudah menggarisbawahi agar PMN tidak digunakan untuk tambal sulam menutup kerugian akibat kesalahan manajemen.
Mengenai target-target yang disampaikan Presiden untuk BUMN, legislator yang maju dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini meyakini hal tersebut dapat tercapai. "Semangat Pak Presiden untuk memajukan BUMN kita sambut baik. Kita yakini itu pasti juga disambut baik oleh Pak Erick Thohir sebagai menteri,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
