LBH DPN Indonesia Buka Pusat Pengaduan Nasional Korban Pinjol Ilegal

JAKARTA - Maraknya aplikasi pinjaman online alias pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat. Meski sudah banyak yang ditertibkan, namun masih saja banyak orang yang terjerat.

Baca juga: Sadis! Pinjol Ilegal di Jateng Bermodus Umbar Ancaman dan Sebar Foto Tak Senonoh Korban

Untuk membantu korban pinjol ilegal ini, Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia beserta FHP Law School melalui LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia, membuka Pusat Pengaduan Nasional Korban Pinjol Ilegal.

"Secara resmi Senin 18 Oktober 2021 mulai pukul 10.00 WIB, kami membuka layanan pengaduan nasional korban pinjol ilegal," kata Presiden DPN Indonesia, Faizal Hafied dalam keterangan resmi, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Kena Tipu Pinjol Rp5,2 Juta, Karyawati Swasta Lapor Polres Jakpus

Faizal menegaskan, sebagai bukti nyata bakti untuk negeri, DPN Indonesia yang merupakan organisasi advokat yang sah dan memiliki SK dari Menkumham RI, sependapat dan mendukung penuh upaya Pemerintah.

Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan pemberantas pinjol ilegal, yang sangat meresahkan dan telah merugikan masyarakat luas.

Faizal juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah menginstruksikan jajarannya menindak pinjol ilegal secara nasional.

Hal ini sudah mulai dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran melalui Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi.

DPN Indonesia melalui LBH DPN Indonesia siap bahu-membahu dengan Kepolisian dan lembaga-lembaga terkait lainya untuk membantu masyarakat yang terjerat pinjol ilegal.

Hal ini adalah bentuk aksi nyata pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu Advokat sebagai penegak hukum yang siap membantu masyarakat para pencari keadilan.

"Untuk menemukan keadilan serta siap bersinergi dengan Institusi Penegak Hukum lain dan semua lembaga-lembaga terkait lainnya. Kami siap menggandeng dan bekerjasama dengan semua stake holder untuk kasus ini, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan stake holder terkait lainya," jelas Faizal.

Faizal menegaskan, LBH DPN Indonesia menyiapkan tim terbaik untuk menangani kasus pinjol ilegal ini. Pihaknya telah membentuk tim khusus yang diketuai Direktur Pidana LBH DPN Indonesia, Krisnadi Bremim.

Tim khusus itu didukung juga advokat andal seperti Managing Director Roni Suminto, Direktur Perdata Ihsan Firmansyah dan Direktur Magang & Keanggotaan Faruqi Robbani.

"Serta dibantu tim support terbaik yaitu Direktur Kerja sama & Filantropi Fritz Paris Junior Hutapea, dan sayap Organisasi Wanita DPN Indonesia yaitu Kartini Advokat Indonesia yang diketuai oleh Sherena Octaria," ungkapnya.

Launching secara resmi, Pusat Pengaduan Nasional Korban Pinjol Ilegal ini juga ditandai oleh aksi yang sangat special, Presiden DPV Indonesia, dengan cara membentangan spanduk LBH DPN Indonesia di bawah laut pada Surga Nyata Segitiga Karang Dunia di kepulauan Wakatobi (#wakatobi2021).

"Dalam rangka aksi nyata DPN Indonesia turut serta bahu-membahu membantu menggairahkan kembali perekonomian nasional khususnya di sektor pariwisata nasional Indonesia," tutupnya.