Politisi Harus Bangun Kepercayaan Publik dengan Pendekatan Personal

JAKARTA - Di era post truth atau kondisi di mana masyarakat lebih percaya dan membenarkan ajakan, seruan, hasutan atau propaganda pihak tertentu atas dasar emosi dan kesamaan kayakinan personal maka siapapun harus mempersiapkan diri dengan membangun kepercayaan publik .

“Artinya, untuk mendapatkan kepercayaan publik, komunikasi yang dibangun dan disampaikan ke masyarakat harus sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai transparansi, kebenaran, dan keabadian. Kuncinya, langkah kongkret yang harus dilakukan politisi adalah tidak takut dengan kesalahan, originalitas, dan pendekatan secara personal serta transparansi,” kata pakar Komunikasi Institut Komunikasi & Bisnis LSPR Jakarta Nico Wattimena di Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Nico menyarankan, langkah nyata yang harus dilakukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam Pemilu 2024 agar bisa lebih disiplin dan menahan diri mengingat, agenda pemilu masih panjang dan tetap bisa menjaga kepercayaan konstituen dengan kerja nyata. Termasuk tidak menyebarkan isu-isu yang tidak produktif dan membingungkan masyarakat. Baca juga: Pemerintah Perlu Lakukan Komunikasi Krisis untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

“Para politikus terutama elite politik bisa menjadikan model kedisiplinan pelaksanaan pemilu untuk menjadi landasan membina para calon pemilih di masyarakat. Sampaikan komunikasi politik yang santun dengan kerja nyata dan buktikan kepada masyarakat agar tetap mendapat kepercayaan di pemilu mendatang,” terangnya.

Dia mencontohkan langkah Ketua DPR Puan Maharani yang dalam beberapa bulan terakhir aktif terjun ke masyarakat, melakukan kunjungan kerja dan pengawasan secara langsung di sejumlah lokasi vaksinasi massal dan menggelar beberapa kegiatan dengan sejumlah lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Baca juga: Puan Tanam dan Jajan Jagung Bareng Jokowi di Sorong Papua

Langkah ini, kata dia, dianggapnya lebih nyata dan positif dalam membina hubungan personal dengan pemilihnya. Kehadiran pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif sangat urgen dan penting dalam meredam peredaran hoaks yang bertebaran di masyarakat.

“Peran pemerintah dalam pengawasan informasi digital melalui kementerian untuk menjaga ketenangan di masyarakat. Kekayaan budaya mempunyai kekuatan untuk menjaga etika, kesantunan dan ciri budaya nasional yang saling menguatkan/kepedulian dan indahnya kehidupan damai dan terhindar dari hoaks,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut, anak muda Indonesia memerlukan kepribadian yang kuat sekaligus sikap yang santun dalam menerima dan menyebarkan informasi. Puan memberi contoh attitude terkait maraknya hoaks yang tersebar lewat berbagai media sosial.

Menurutnya, generasi muda harus cerdas memilah informasi, membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks di zaman yang penuh gempuran teknologi ini. Bahkan generasi muda bisa menjadi yang terdepan dalam melawan hoaks, memerangi hate speech, juga mengedepankan dialog yang cerdas tapi santun di media social.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mengenai intelektualitas, tetapi lebih luas mengenai kecerdasan dalam seluruh perikehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika ingin pendidikan Indonesia bersumbangsih terhadap masa depan kehidupan bangsa. Maka diperlukan fokus serta titik berat pada nation and character building,” ungkap Politikus PDI Perjuangan ini.