Bareskrim Bentuk Timsus Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Jum'at, 15 Oktober 2021 - 19:09 WIB
loading...
Bareskrim Bentuk Timsus...
Bareskrim Polri membentuk tim khusus (Timsus) untuk menindak tegas pinjaman online (pinjol) ilegal. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Bareskrim Polri membentuk tim khusus (Timsus) untuk menindak tegas pinjaman online (pinjol) ilegal.Timsus tersebut dibagi menjadi dua tim. Mereka nantinya akan melakukan pencarian dan pendalaman informasi terkait dengan kasus tindak kejahatan pinjol tersebut.

"Kami Dit Tipideksus sudah menugaskan tim khusus untuk membentuk tim khusus menangani pinjol," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (15/10/2021).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam melakukan proses peminjaman kepada penyedia jasa. Harus ada kepastian bahwa penyelenggara itu harus terdaftar secara resmi.

"Hal yang penting adalah pemahaman masyarakat agar tak jadi korban pinjol. Masyarakat tentu harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjol yang disediakan oleh penyedia jasa. Untuk itu kita pesankan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjol, harus mengetahui penyedia jasa tersebut terdaftar atau tidak," ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan, masyarakat bisa melihat perusahaan pinjol yang legal di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laman itu nantinya menampilkan penyelenggara yang terdaftar secara resmi. "Caranya adalah cek melalui website OJK. Tercatat 161 pinjol legal. Ketika penawaran jasa tidak tercatat dalam OJK, maka itu diabaikan," ujar Ramadhan. Lihat video: Penggerebekan Kantor Pinjol Yogyakarta, Polisi Amankan 86 orang

Ramadhan menekankan, warga juga jangan mudah tertarik dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan di awal-awal. Terkadang, promosi itu yang membuat orang terjun untuk menggunakan pinjol ilegal. "Yang kedua, aspek logis tersebut, jangan mudah dengan tawaran yang tak masuk akal. Misalnya tawaran bunga rendah dan juga waspada bila ada permintaan izin untuk mengakses data, data kontak yang ada di peminjam atau calon nasabah," tutup Ramadhan.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2005 seconds (0.1#10.140)