Polemik Tanggal Pemilu 2024, PKS Sarankan Pemerintah Ikut KPU
Senin, 11 Oktober 2021 - 10:20 WIB
loading...
Politikus PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah mengikuti tanggal yang diajukan KPU untuk Pemilu 2024. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perbedaan pandangan antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan fraksi-fraksi di DPR membuat penetapan tanggal Pemilu 2024 menggantung. Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan polemik dipicu keinginan pemerintah Pemilu 2024 dilaksanakkan pada 15 Mei 2024.
“Opsi Pemerintah itu sebenarnya baik agar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya,” kata Mardani dalam keterangannya, dikutip Senin (11/10/2021).
Baca juga: Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Bentuk Pansel Anggota KPU dan Bawaslu
Tapi, Ketua DPP PKS ini menyarankan, agat sebaiknya, Presiden Jokowi mengikuti jadwal KPU, karena simulasi yang dilakukan sudah matang dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu berkualitas, mengingat di tahun yang sama juga diselenggarakan Pilkada Serentak secara nasional.
“Semua opsi yang ada memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024, kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran tapi kualitas bisa terganggu,” ujarnya.
Baca juga: PKP: Penetapan Jadwal Pemilu 2024 Harus Adil, Tak Cukup Dikompromikan 4 Pihak
Mardani menambahkan, jika dilihat lebih dalam lagi, usulan Pemilu Serentak pada Mei 2024 lebih berisiko, karena waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) pada November 2024.
“Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024,” tegas Mardani.
Oleh karena itu, Mardani mengingatkan agar berhati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perorangan di Pilkada, hingga verifikasinya.
“KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 dan sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai,” pungkasnya.
“Opsi Pemerintah itu sebenarnya baik agar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya,” kata Mardani dalam keterangannya, dikutip Senin (11/10/2021).
Baca juga: Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Bentuk Pansel Anggota KPU dan Bawaslu
Tapi, Ketua DPP PKS ini menyarankan, agat sebaiknya, Presiden Jokowi mengikuti jadwal KPU, karena simulasi yang dilakukan sudah matang dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu berkualitas, mengingat di tahun yang sama juga diselenggarakan Pilkada Serentak secara nasional.
“Semua opsi yang ada memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilu Februari 2024, kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran tapi kualitas bisa terganggu,” ujarnya.
Baca juga: PKP: Penetapan Jadwal Pemilu 2024 Harus Adil, Tak Cukup Dikompromikan 4 Pihak
Mardani menambahkan, jika dilihat lebih dalam lagi, usulan Pemilu Serentak pada Mei 2024 lebih berisiko, karena waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) pada November 2024.
“Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024,” tegas Mardani.
Oleh karena itu, Mardani mengingatkan agar berhati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perorangan di Pilkada, hingga verifikasinya.
“KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 dan sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
