Komnas Perempuan Minta Kejelasan PKS Setelah Cabut Anjuran Poligami
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 14:52 WIB
loading...
Komnas Perempuan menyesalkan adanya keputusan awal PKS yang menganjurkan kader berpoligami. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional ( Komnas) Perempuan menyesalkan adanya keputusan awal Partai Keadilan Sosial ( PKS ) yang menganjurkan berpoligami sebagaimana dicanangkan oleh Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Surahman Hidayat. Meski telah dicabut, Komnas Perempuan meminta PKS untuk menjelaskan mekanisme langkah ke depan agar kejadian tersebut tak terulang.
"Belajar dari peristiwa ini, PKS perlu menjelaskan langkah dan mekanisme apa yang akan dikembangkan oleh partai agar kebijakan dan program yang diskriminatif ini tidak lagi terulang di masa mendatang," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriani ketika dihubungi, Jumat (01/10/2021).
"Juga meneguhkan kepemimpinan perempuan, tidak sekedar alat justifikasi dari kepentingan sepihak," katanya.
Baca juga: Baru Seminggu, PKS Cabut Anjuran Poligami untuk Anggota Laki-laki dan Minta Maaf
Andy menilai PKS menggunakan dampak pandemi sebagai alasan menjustifikaai poligami. Hal itu, menurutnya, tidak menunjukan sikap sensitif terhadap pandemi dan cara pandang diskriminatif terhadap perempuan.
"Apalagi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Syariahnya seolah-olah program ini juga sudah didukung oleh kajian ibu-ibu di dalam partainya," katanya.
"Belajar dari peristiwa ini, PKS perlu menjelaskan langkah dan mekanisme apa yang akan dikembangkan oleh partai agar kebijakan dan program yang diskriminatif ini tidak lagi terulang di masa mendatang," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriani ketika dihubungi, Jumat (01/10/2021).
"Juga meneguhkan kepemimpinan perempuan, tidak sekedar alat justifikasi dari kepentingan sepihak," katanya.
Baca juga: Baru Seminggu, PKS Cabut Anjuran Poligami untuk Anggota Laki-laki dan Minta Maaf
Andy menilai PKS menggunakan dampak pandemi sebagai alasan menjustifikaai poligami. Hal itu, menurutnya, tidak menunjukan sikap sensitif terhadap pandemi dan cara pandang diskriminatif terhadap perempuan.
"Apalagi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Syariahnya seolah-olah program ini juga sudah didukung oleh kajian ibu-ibu di dalam partainya," katanya.
Lihat Juga :
