Fraksi PKB Kritisi Kebijakan KKP Tak Berpihak pada Nelayan
Rabu, 29 September 2021 - 20:53 WIB
loading...
A
A
A
Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," terangnya.
Anggi menjelaskan dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400%.
"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik tetapi berubah karena sampai 400% yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan. Tentu dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah (mengenai) desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," terangnya.
Anggi menjelaskan dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400%.
"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik tetapi berubah karena sampai 400% yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan. Tentu dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.
Lihat Juga :
