PDIP Usulkan Pilkada Serentak Dimajukan Jadi September 2024
Selasa, 28 September 2021 - 18:49 WIB
loading...
Fraksi PDIP mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dimajukan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dimajukan.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, pilkada serentak sebaiknya digelar September 2024. Usulan ini berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginginkan pilkada digelar pada 27 November 2024.
Arif mengatakan hal ini ada kaitannya dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2024. Dia menjelaskan, jika hari pencoblosan pada 27 November dan masih perlu menempuh tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maka berdasarkan perhitungannya, pelantikan kepala daerah baru bisa dilakukan pada Februari hingga Mei 2025. Baca juga: Masa Gubernur Segera Berakhir, Anies, Ganjar, dan Ridwal Kamil Bakal Digantikan Pjs
Dengan begitu, masih akan terjadi kekosongan jabatan pada daerah tersebut. Sehingga, hal ini memerlukan penjabat kepala daerah untuk memimpin daerah yang kosong jabatannya sekitar 2-5 bulan. "Berarti ada 2 bulan sampai 5 bulan akan ada penjabat lagi. Penjabat itu diadakan hanya untuk mengantarkan satu transisi menuju sistem yang ajeg dan stabil," kata Arif di ruang Fraksi PDI-Perjuangan, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021). Baca juga: Masa Jabatan 272 Kepala Daerah Akan Habis, DPR: Penunjukan Plt Harus Transparan
Guna menghindari kekosongan jabatan tersebut, kata Arif, pencoblosan pilkada sebaiknya digelar pada September 2024. "Oleh sebab itu penting memikirkan tentang pengajuan bulan pilkada. Tidak lagi November tapi bisa saja September," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, karena tanggal pencoblosan pilkada sudah baku dalam UU Pilkada, Arif mengusulkan ada perubahan norma terbatas melalui perppu. "Itulah sebabnya saya mengusulkan perubahan norma secara terbatas norma hukum yang ada dalam UU Pemilu dan pilkada. Harus ada penyesuaian," katanya.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, pilkada serentak sebaiknya digelar September 2024. Usulan ini berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginginkan pilkada digelar pada 27 November 2024.
Arif mengatakan hal ini ada kaitannya dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2024. Dia menjelaskan, jika hari pencoblosan pada 27 November dan masih perlu menempuh tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maka berdasarkan perhitungannya, pelantikan kepala daerah baru bisa dilakukan pada Februari hingga Mei 2025. Baca juga: Masa Gubernur Segera Berakhir, Anies, Ganjar, dan Ridwal Kamil Bakal Digantikan Pjs
Dengan begitu, masih akan terjadi kekosongan jabatan pada daerah tersebut. Sehingga, hal ini memerlukan penjabat kepala daerah untuk memimpin daerah yang kosong jabatannya sekitar 2-5 bulan. "Berarti ada 2 bulan sampai 5 bulan akan ada penjabat lagi. Penjabat itu diadakan hanya untuk mengantarkan satu transisi menuju sistem yang ajeg dan stabil," kata Arif di ruang Fraksi PDI-Perjuangan, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021). Baca juga: Masa Jabatan 272 Kepala Daerah Akan Habis, DPR: Penunjukan Plt Harus Transparan
Guna menghindari kekosongan jabatan tersebut, kata Arif, pencoblosan pilkada sebaiknya digelar pada September 2024. "Oleh sebab itu penting memikirkan tentang pengajuan bulan pilkada. Tidak lagi November tapi bisa saja September," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, karena tanggal pencoblosan pilkada sudah baku dalam UU Pilkada, Arif mengusulkan ada perubahan norma terbatas melalui perppu. "Itulah sebabnya saya mengusulkan perubahan norma secara terbatas norma hukum yang ada dalam UU Pemilu dan pilkada. Harus ada penyesuaian," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
