Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Demokrat Desak BPK Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Bengkak Rp4,1 Triliun
loading...
Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron meminta BPK melakukan audiy investigasi atas pembengkakan bbiaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung . Ini penting karena adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Hingga saat ini belum ada pendalaman soal penyebab pembengkakan biaya tersebut. Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance," kata pria yang akrab disapa Hero dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/9/2021).
Karena, Herman menjelaskan, pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar USD1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN.
"Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami (Komisi VI) adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat," tegasnya.
Kepala BPOKK Partai Demokrat ini menilai bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meskipun, target pembangunannya harus mundur.
Herman berharap, proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. Dia juga menekankan, segala proyek yang melibatkan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara.
"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," tambah legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.
Hingga saat ini belum ada pendalaman soal penyebab pembengkakan biaya tersebut. Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance," kata pria yang akrab disapa Hero dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/9/2021).
Karena, Herman menjelaskan, pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar USD1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN.
"Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami (Komisi VI) adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat," tegasnya.
Kepala BPOKK Partai Demokrat ini menilai bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meskipun, target pembangunannya harus mundur.
Herman berharap, proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. Dia juga menekankan, segala proyek yang melibatkan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara.
"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," tambah legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.
(muh)
Explore More