Menakar Peluang Capres Perempuan

Ahmad Hidayah
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

PEMILIHAN Presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Namun, sejumlah figur bakal calon presiden (capres) yang dinilai potensial bersaing mulai bermunculan. Beberapa di antaranya yakni Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Keinginan mereka untuk maju di pemilihan presiden (pilpres) paling tidak tergambar dari tampilnya mereka melalui baliho dan billboard di berbagai kota di Indonesia.

Salah satu hal menarik adalah fenomena Puan Maharani. Dia menjadi perbincangan lantaran sosialisasinya melalui baliho dilakukan secara masif. Isu Puan juga menarik lantaran dia merupakan tokoh perempuan yang dinilai cukup potensial. Isu perempuan di panggung pemilihan presiden (pilpres) Tanah Air menarik lantaran kemunculannya tergolong langka. Sejak pilpres langsung digelar pada 2004, hanya Megawati Sukarnoputri perempuan yang pernah menjadi capres.

Selain Puan, Indonesia memiliki banyak figur perempuan yang juga dinilai layak maju di pilpres. Hal ini tergambar melalui hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) pada 26 April 2021 hingga 8 Mei 2021. Ada sembilan nama tokoh perempuan yang dinilai layak maju capres pada Pemilu 2024. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menempati urutan teratas dengan elektabilitas 24,21%. Disusul Menteri Sosial Tri Rismaharini 17,66%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 11,07%, Menteri Keuangan Sri Mulyani 10%, Puan Maharani 4,01%, tokoh perempuan Yenny Wahid 3,14%, Megawati Soekarnoputri 2,79%, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 1,32%, dan istri Presiden Joko Widodo, Iriana 1,07%.

Namun, sembilan tokoh perempuan ini relatif masih kalah bersaing dengan figur laki-laki. Pada survei ARSC ini, ketika mulai memasukan tokoh laki-laki dalam daftar capres, pilihan pun lebih mengarah kepada capres laki-laki. Dari 16 nama capres yang disebutkan oleh respoden dengan model pertanyaan top of mind (pertanyaan terbuka tanpa ada pilihan), hanya ada tiga nama yang masuk ke dalam daftar tersebut. Elektabilitas ketiganya pun tergolong rendah. Mereka yaitu Tri Rismaharini di peringkat 7 dengan 3,97%, Puan Maharani di peringkat 9 dengan 2,48%, dan Khofifah Indar Parawansa di peringkat 10 dengan 0,66%.
Hasil survei dari lembaga lain pun memperlihatkan minimnya capres perempuan. Misalnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan dari 10 capres, hanya dua nama perempuan, yaitu Puan Maharani (1,1%) dan Khofifah Indar Parawansa (4,4%).

Hasil survei ini menggambarkan bahwa capres perempuan tampak masih sulit bersaing dengan capres laki-laki untuk dipilih oleh masyarakat.

Potensi Capres Perempuan
Terdapat beberapa alasan mengapa tokoh perempuan penting untuk tampil sebagai pemimpin nasional melalui ajang pilpres. Pertama, aspek keadilan. Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76%. Jumlah ini menunjukkan bahwa jika dihitung secara kuantitas, maka seharusnya persentase capres perempuan berbanding sama dengan laki-laki. Kedua, aspek demokrasi. Tentu dengan kehadiran perempuan sebagai capres akan lebih mewarnai pemilu dengan gagasan-gagasan tentang kesejahteraan perempuan. Selain itu, aspek kapabilitas. Kepemimpinan perempuan di banyak negara di dunia sudah teruji. Bahkan beberapa di antaranya menampilkan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk pandemi Covid-19. Termasuk di antaranya yakni Angela Merkel sebagai kanselir Jerman yang menjabat sejak 2005 dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.

Tahapan Menjadi Capres
Bagaimana proses seorang perempuan jika ingin menjadi seorang presiden. Matland (2002) memaparkan tiga tahapan bagi seorang perempuan untuk dapat duduk di parlemen. Namun, teori Matland ini relevan untuk melihat tahapan bagi capres perempuan. Tahapan pertama adalah seleksi oleh diri sendiri. Maka yang dilihat adalah latar belakang, jaringan dan modal sosial serta kapital. Saat ini, sudah banyak perempuan yang menempati posisi pimpinan di perusahaan-perusahaan besar dan tentu modal kapital bukan menjadi masalah. Bahkan, di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak menteri perempuan, bahkan terbanyak sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, yaitu 9 menteri.

Selain itu, saat ini banyak organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh perempuan. Artinya, dari aspek kapasitas, banyak perempuan unggul di Indonesia dan berpeluang untuk menjadi capres pada 2024.

Tahapan kedua adalah diseleksi oleh partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan pada Pasal 2 bahwa pembentukan partai politik harus menyertakan 30% perempuan. Selain itu, UU ini juga mensyarakatkan untuk melakukan kaderisasi secara demokratis dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dan memberikan posisi perempuan di struktur partai politik sebanyak 30%. Artinya, secara regulasi, telah terbuka jalan bagi perempuan untuk berkiprah di partai politik. Bahkan, saat ini hampir setiap partai politik telah memiliki sayap partai khusus untuk perempuan. Partai politik menjadi penting mengingat setiap calon presiden harus didukung oleh partai politik.