Perlu Kerja Sama Lintas Sektor untuk Jawab Tantangan Ekonomi di Masa Pandemi

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mencari jalan keluar atas persoalan ekonomi di masa pandemi Covid-19 .

"Kita harus mampu memperpendek jarak antara harapan dengan kenyataan, sehingga bisa membangun satu kesadaran bahwa pada masa transisi ini untuk membangun sektor ekonomi membutuhkan norma-norma baru yang harus diterapkan," katanya saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Sektor Ekonomi Pascapandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan DPP Partai NasDem bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Rabu (22/9/2021).

Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, melihat dua sisi ekonomi, yakni sektor pasokan dan permintaan, terpuruk di masa pandemi ini. Kasus Covid-19 yang melandai bukan berarti waktunya untuk bersantai. Pemerintah harus membuat strategi yang bisa dijalankan untuk mengatasi sejumlah tantangan sesuai realita saat ini.

Baca juga: Ramalan ADB: Ekonomi RI Tahun 2022 Tumbuh Positif 4,8%

"Jadi pemulihan sektor ekonomi bukan hanya menyasar perbaikan indikator dalam skala makro. Namun, ekonomi skala mikro juga harus menjadi target dalam perencanaan," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Pada diskusi yang dimoderatori Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, hadir sebagai narasumber Fauzi H Amro (Anggota Komisi XI DPR), Raden Kurleni Ukar (Deputi Menteri Pariwisata RI, Bidang Kebijakan Strategis), Radityo Fajar Arianto (Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan/UPH, Pemerhati UMKM) dan Dedi Kusmanagandi (Asosiasi Bioteknologi, Presiden Asosiasi Dokter Hewan Unggas Indonesia).

Hadir pula Suyoto (Ketua Koorbid Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem), Prof Tjandra Yoga Aditama (Direktur Penyakit Menular WHO–South East Asia Regional Office (SEARO), 2018-2020 Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi), dan Millie S Lukito (Pelaku Ekonomi Digital Founder, CEO & Bureau Chief Mobiliari Group) sebagai penanggap.

Fauzi H Amro mengungkapkan, pemerintah saat ini sangat serius mendukung perbaikan ekonomi melalui upaya pemulihan kesehatan, kebangkitan UMKM dan peningkatan konsumsi masyarakat. Sejumlah langkah dilakukan antara lain percepatan pencapaian kekebalan kelompok lewat program vaksinasi nasional, membangun digitalisasi UMKM dan mengalokasikan anggaran untuk bansos dalam bentuk bantuan tunai untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Baca juga: Terapkan Pembatasan dan Ekonomi Tetap Terjaga, Peran Airlangga Diakui

Sementara Radityo Fajar Arianto berpendapat sejumlah upaya yang harus dilakukan di sektor UMKM adalah pemberdayaan, pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan, untuk kemudian bisa bertransformasi menjadi usaha berskala besar. Sebab, jelas Radityo, tantangan yang dihadapi sektor UMKM cukup berat di era transformasi digital ini.

"Di era ini digitalisasi bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi UMKM yang bertransformasi. Belum lagi persaingan harga yang bisa membatasi inovasi. Agar UMKM bisa berkelanjutan, wajib memiliki roadmap yang realistis untuk mencapai tujuan," katanya.

Raden Kurleni Ukar mengungkapkan, sektor ekonomi kreatif saat ini menunjukkan harapan untuk tumbuh. Tanda-tanda peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 mulai terkendali, menjadi salah satu pendorong tumbuhnya sektor pariwisata.

Di masa transisi ini, ujar Raden Kurleni, pemerintah berupaya fokus pada bentuk wisata seperti staycation, wisata dengan perjalanan pendek dan long distance di kawasan yang jauh dari keramaian.

"Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan rencana itu adalah peningkatan kapasitas SDM, reorientasi destinasi pariwisata, peningkatan resilience dan daya saing wisata, serta inovasi produk dan jasa," katanya.

Sementara, Dedi Kusmanagandi mengungkapkan, karena tata niaga perunggasan terganggu di masa pendemi ini, potensi peternakan unggas untuk menggerakan ekonomi menjadi sia-sia.
Dedi berharap sejumlah peraturan yang ada untuk mengendalikan sektor peternakan unggas diterapkan dengan konsisten.

Selain itu, tambahnya, pemerintah harus memaksimalkan peran Badan Pangan Nasional untuk menyetabilkan harga telur dan ayam bila terjadi gejolak. Dedi menyarankan, para pemangku kepentingan menginisiasi terbentuknya komite perencanaan peternakan nasional agar potensi triliunan rupiah usaha peternakan yang bisa menggerakkan perkonomian tidak sia-sia.

Suyoto mengungkapkan di masa transisi di mana sering terjadi perubahan permintaan secara drastis, perlu diupayakan untuk memperpendek time delay dalam pemenuhan permintaan tersebut. Untuk memperlancar kembali kegiatan ekonomi, Suyoto menyarankan, para pemangku kepentingan segera melakukan mapping sejumlah sektor ekonomi yang mengalami time delay saat menghadapi perubahan permintaan yang kerap berubah drastis di masa pandemi ini.

"Selain itu, pemanfaatan teknologi digital harus ditingkatkan, sebagai salah satu faktor pendorong bergeraknya perekonomian di masa transisi ini," katanya.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpandapat untuk membangun ekonomi di masa pandemi pemerintah harus memperkuat dan memperluas infrastruktur digital. Menurut Saur, sikap kehati-hatian dari semua pihak sangat diperlukan karena masih ada potensi munculnya gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di tanah air.

"Karena itu gelombang ketiga penyebaran Covid-19 ini harus dicegah dengan berbagai cara, agar sektor ekonomi tetap bisa survive," katanya.