Laksdya TNI Aan Kurnia Keluhkan Minimnya Sarana dan Prasarana Bakamla

“Sesuai dengan tupoksi Bakamla maka perlu kami menyampaikan kemungkinan dampak dan risiko dari kondisi riil saat ini yang pertama tentu saja menurun dan rendahnya tingkat kehadiran sarana patroli Sehingga berisiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut jadi mungkin bapak ibu sudah dengar situasi di Laut Natuna utara,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan beberapa kegiatan prioritas Bakamla TA 2022 yang belum terdukung kepada anggota Komisi I DPR RI. Pada kesempatan itu dia mengatakan pembangunan dermaga ini guna menyokong Bakamla menjalankan fungsinya sebagai sistem informasi di bidang marintim.

“Izinkan kami menyampaikan beberapa program prioritas yang belum terdukung. Pertama pembangunan dermaga ini sangat kami butuhkan sebagai home base dari kapal kapal kami,” kata Hinsa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar dengan Kepala BSSN dengan Komisi I DPR RI.

Hinsa berkata, sinergi potensi patroli keamanan laut sebagaimana amanat UU Kelautan belum terwujud. Maka dari itu dalam rangka mempertahankan keamanan baik di darat, udara dan laut nusantara dibutuhkan armada untuk menunjang patrol. “Yang kedua pesawat udara patroli kemudian kapal patroli ukuran 60 dan 80 serta anggaran operasional di laut dan di udara,” ujarnya.

Hinsa berpendapat, diperlukan dukungan integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang dimiliki instansi terkait akan menjadikannya sebagai sebuah pusat informasi yang komprehensif. Keberadaan pusat informasi ini di Bakamla akan menciptakan layanan satu pintu bagi siapapun yang memerlukan infomasi tersebut. “Yang terakhir adalah integrasi sistem informasi keamanan laut sebagaimana diamanatkan oleh undang undang,” ucapnya.