Laksdya TNI Aan Kurnia Keluhkan Minimnya Sarana dan Prasarana Bakamla
Senin, 20 September 2021 - 16:00 WIB
loading...
Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengeluhkan kondisi Bakamla yang belum mendapatkan dukungan atas sarana dan prasarana. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengeluhkan kondisi Bakamla yang belum mendapatkan dukungan atas sarana dan prasarana. Kondisi ini meningkatkan dampak dan risiko terhadap peningkatan pelanggaran keamanan laut.
Aan mengatakan, untuk meminimalisir dampak dan risiko peningkatan kapasitas dan kapabilitas fisik seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga adanya penguatan hukum khususnya terkait kewenangan penyidikan Bakamla.
“Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bobby, ibaratnya kalau Bakamla ini seperti Polantas disuruh melaksanakan nilang kami dasar hukumnya belum ada, belum lengkap. Kemudian sarana fasilitasnya juga belum lengkap. Kondisi yang masih 30% itu mungkin gambaran kami seperti itu nah ini yang mungkin kami perlu legislasinya tentunya juga perlu sarana dan prasarana untuk melaksanakan tupoksi ini,” kata Aan dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (20/9/2021).Baca juga: Kepala Bakamla: Laut Natuna Utara Aman, Nelayan Tak Perlu Khawatir
Aan mengungkapkan ancaman keamanan di laut meningkat karena gelar operasi Bakamla tidak berjalan optimal. “Yang kedua situasi taktis keamanan laut yang tidak tergambar dengan jelas sehingga meningkatkan ancaman keamanan laut dan gelar operasi Bakamla yang tidak optimal. kami sebetulnya sudah punya strategi untuk melaksanakannya, tapi kita tidak bisa melaksanakan secara penuh,” ujarnya.
Aan menyadari beban pemerintah terkait pandemi yang berdampak tidak saja kepada Bakamla tapi semua kementerian dan lembaga. Sehingga meningkatkan risiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut.Baca juga: Kapal Super Tanker hingga Ratusan Kg Narkoba Diamankan Bakamla Tahun Ini
Aan mengatakan, untuk meminimalisir dampak dan risiko peningkatan kapasitas dan kapabilitas fisik seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga adanya penguatan hukum khususnya terkait kewenangan penyidikan Bakamla.
“Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bobby, ibaratnya kalau Bakamla ini seperti Polantas disuruh melaksanakan nilang kami dasar hukumnya belum ada, belum lengkap. Kemudian sarana fasilitasnya juga belum lengkap. Kondisi yang masih 30% itu mungkin gambaran kami seperti itu nah ini yang mungkin kami perlu legislasinya tentunya juga perlu sarana dan prasarana untuk melaksanakan tupoksi ini,” kata Aan dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (20/9/2021).Baca juga: Kepala Bakamla: Laut Natuna Utara Aman, Nelayan Tak Perlu Khawatir
Aan mengungkapkan ancaman keamanan di laut meningkat karena gelar operasi Bakamla tidak berjalan optimal. “Yang kedua situasi taktis keamanan laut yang tidak tergambar dengan jelas sehingga meningkatkan ancaman keamanan laut dan gelar operasi Bakamla yang tidak optimal. kami sebetulnya sudah punya strategi untuk melaksanakannya, tapi kita tidak bisa melaksanakan secara penuh,” ujarnya.
Aan menyadari beban pemerintah terkait pandemi yang berdampak tidak saja kepada Bakamla tapi semua kementerian dan lembaga. Sehingga meningkatkan risiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurunnya kredibilitas aparat penegak hukum di laut.Baca juga: Kapal Super Tanker hingga Ratusan Kg Narkoba Diamankan Bakamla Tahun Ini
Lihat Juga :
