Nakes Diserang KKB di Papua, DPR: Keamanan di Wilayah Konflik Harus Jadi Prioritas
Senin, 20 September 2021 - 00:28 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah konflik. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah konflik. Ia mengecam penyerangan nakes oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, tidak terulang lagi.
Baca juga: Beredar Video Kesaksian Nakes Tentang Kekejaman KKB, 3 Suster Dilucuti Pakaian Dalamnya, Disiksa dan Dilempar ke Jurang
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apa pun. Mereka berada di daerah terpencil, di pengunungan Papua, untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty Minggu (19/9/2021).
Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Baca juga: Diserang KKB, Menko PMK Mendesak Pengamanan Nakes di Papua Dipertebal
Apalagi saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes yang menjadi garda terdepan. "Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," tegas Netty.
Netty menilai, tindakan yang dilakukan oleh KKB terhadap nakes, mulai dari penyiksaan hingga pelecehan, tidak bisa ditoleransi. Pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," tukasnya
Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.
Baca juga: Beredar Video Kesaksian Nakes Tentang Kekejaman KKB, 3 Suster Dilucuti Pakaian Dalamnya, Disiksa dan Dilempar ke Jurang
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apa pun. Mereka berada di daerah terpencil, di pengunungan Papua, untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty Minggu (19/9/2021).
Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Baca juga: Diserang KKB, Menko PMK Mendesak Pengamanan Nakes di Papua Dipertebal
Apalagi saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes yang menjadi garda terdepan. "Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," tegas Netty.
Netty menilai, tindakan yang dilakukan oleh KKB terhadap nakes, mulai dari penyiksaan hingga pelecehan, tidak bisa ditoleransi. Pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," tukasnya
Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.
(thm)
Lihat Juga :
