Jokowi Pasang Target 14%, Kader PKK Diharapkan Aktif Dalam Pencegahan Stunting
Minggu, 19 September 2021 - 22:59 WIB
loading...
Ketua bidang IV TP PKK Pusat, Safriati Safrizal menegaskan Tim Penggerak PKK sejatinya mendapat amanat dan tanggung jawab besar untuk segera menurunkan stunting di Tanah Air sesuai arahan Presiden Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) kembali menyelenggarakan acara rutin Obrolan Santai Kader Inspiratif (Obras KainPKM) untuk mensosialisasikan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana.
Acara yang bertemakan 'Merdeka dari Stunting. Penyebab dan Solusi Pencegahan' ini dibuka langsung oleh Safriati Safrizal, Ketua bidang IV TP PKK Pusat dan dihadiri Sekretaris 3 Pengurus Pusat TP PKK Meydy DS Malonda selaku Moderator dan Narasumber, dan Qonita Rachmah selaku Co-Founder @klinikmpasi dan @ahligiziid. Baca juga: Ini Penampakan M Kece Usai Dihajar Napoleon Bonaparte, Wajahnya Lebam
Dalam sambutannya, Safriati Safrizal menegaskan Tim Penggerak PKK sejatinya mendapat amanat dan tanggung jawab besar untuk segera menurunkan stunting di Tanah Air. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang baru sepekan lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Angka stunting saat ini ada pada kisaran 27,6 persen atau hampir 30 persen. Presiden menargetkan kita untuk dapat menekan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 atau sekitar 2,5 persen per tahunnya," ujar Safitri dalam keterangannya yang diterima, Minggu (19/9/2021).
Safitri menuturkan untuk dapat memenuhi target tersebut, perlu didukung oleh semua pihak. Upaya pencegahan dan penanganan stunting sebaiknya juga dilakukan secara paralel. Baik dari TP PKK tingkat kabupaten atau kota, serta desa dan kelurahan.
Bahkan, untuk menyukseskan program tersebut, ia mengaku pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi lebih gencar. Di antaranya, fokus pada bina keluarga baduta atau balita (BKB), pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI). Serta fokus mengedukasi pemantauan tumbuh kembang anak di 1.000 hari pertama kehidupan.
Seperti yang dilakukan Safitri, yang tengah terjun ke desa melakukan kunjungan silaturahmi di Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam rangka memberi bantuan untuk keluarga risiko tinggi stunting dan Covid-19.
"Permasalahan stunting atau atau anak kurang asupan gizi ini berpotensi mengganggu SDM (sumber daya manusia) kita di masa depan. Generasi bangsa harus kita persiapkan dari sekarang untuk memiliki kesehatan dan daya saing tinggi," pungkasnya.
Sementara, Ahli Kesehatan dan Gizi Qonita Rachmah membenarkan bahwa penanganan stunting atau atau anak kurang asupan gizi merupakan program prioritas nasional yang harus didukung dan turut disukseskan di daerah.
Salah satu caranya, kata Qonita, dengan melakukan rembuk stunting dan penguatan komitmen pimpinan daerah serta lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Sehingga, pencegahan stunting dapat menjadi gerakan masif dan terstruktur. Baca juga: 32.265 Balita di Cimahi Alami Stunting, Dinkes: Asupan Gizi Tak Maksimal
"Untuk menurunkan preferensi stunting ini, perlu 'keroyokan'. Ini tugas kita bersama, karena masalah stunting melibatkan multipihak. Baik, non pemerintah, ormas, akademisi, media, UKM dan mitra pembangunan untuk duduk bersama, apa yang bisa kita lakukan di wilayah kita. Seperti memastikan kecukupan suplai makanan di wilayah kita," tutup Qonita.
Acara yang bertemakan 'Merdeka dari Stunting. Penyebab dan Solusi Pencegahan' ini dibuka langsung oleh Safriati Safrizal, Ketua bidang IV TP PKK Pusat dan dihadiri Sekretaris 3 Pengurus Pusat TP PKK Meydy DS Malonda selaku Moderator dan Narasumber, dan Qonita Rachmah selaku Co-Founder @klinikmpasi dan @ahligiziid. Baca juga: Ini Penampakan M Kece Usai Dihajar Napoleon Bonaparte, Wajahnya Lebam
Dalam sambutannya, Safriati Safrizal menegaskan Tim Penggerak PKK sejatinya mendapat amanat dan tanggung jawab besar untuk segera menurunkan stunting di Tanah Air. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang baru sepekan lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Angka stunting saat ini ada pada kisaran 27,6 persen atau hampir 30 persen. Presiden menargetkan kita untuk dapat menekan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 atau sekitar 2,5 persen per tahunnya," ujar Safitri dalam keterangannya yang diterima, Minggu (19/9/2021).
Safitri menuturkan untuk dapat memenuhi target tersebut, perlu didukung oleh semua pihak. Upaya pencegahan dan penanganan stunting sebaiknya juga dilakukan secara paralel. Baik dari TP PKK tingkat kabupaten atau kota, serta desa dan kelurahan.
Bahkan, untuk menyukseskan program tersebut, ia mengaku pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi lebih gencar. Di antaranya, fokus pada bina keluarga baduta atau balita (BKB), pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI). Serta fokus mengedukasi pemantauan tumbuh kembang anak di 1.000 hari pertama kehidupan.
Seperti yang dilakukan Safitri, yang tengah terjun ke desa melakukan kunjungan silaturahmi di Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam rangka memberi bantuan untuk keluarga risiko tinggi stunting dan Covid-19.
"Permasalahan stunting atau atau anak kurang asupan gizi ini berpotensi mengganggu SDM (sumber daya manusia) kita di masa depan. Generasi bangsa harus kita persiapkan dari sekarang untuk memiliki kesehatan dan daya saing tinggi," pungkasnya.
Sementara, Ahli Kesehatan dan Gizi Qonita Rachmah membenarkan bahwa penanganan stunting atau atau anak kurang asupan gizi merupakan program prioritas nasional yang harus didukung dan turut disukseskan di daerah.
Salah satu caranya, kata Qonita, dengan melakukan rembuk stunting dan penguatan komitmen pimpinan daerah serta lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Sehingga, pencegahan stunting dapat menjadi gerakan masif dan terstruktur. Baca juga: 32.265 Balita di Cimahi Alami Stunting, Dinkes: Asupan Gizi Tak Maksimal
"Untuk menurunkan preferensi stunting ini, perlu 'keroyokan'. Ini tugas kita bersama, karena masalah stunting melibatkan multipihak. Baik, non pemerintah, ormas, akademisi, media, UKM dan mitra pembangunan untuk duduk bersama, apa yang bisa kita lakukan di wilayah kita. Seperti memastikan kecukupan suplai makanan di wilayah kita," tutup Qonita.
(kri)
Lihat Juga :
