Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Krisdayanti Umbar Gaji dan Tunjangan Dewan, Formappi: Tak Sebanding dengan Kinerjanya
loading...
Formappi menilai, gaji dan tunjangan anggota dewan tak sebanding dengan kinerjanya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengakuan anggota DPR sekaligus diva Indonesia, Krisdayanti mengenai gaji, tunjangan dan dana aspirasi anggota DPR menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku tidak masalah jika anggota DPR mendapat penghasilan berapa pun, asalkan berbanding lurus dengan kinerjanya sebagai wakil rakyat.
“Tentu saja dalam kondisi di mana DPR bisa menunjukkan kinerja mereka, bisa memuaskan publik, pendapatan berapa pun yang mereka terima tidak jadi soal,” kata Manajer Riset Formappi, Lucius Karus dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk “Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat” secara daring, Sabtu (18/9/2021).
Namun, menurut Lucius, yang jadi soal adalah dengan jumlah pendapatan yang bersumber dari gaji dan tunjangan tersebut, kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya justru tidak sebanding dengan apa yang diberikan rakyat melalui APBN. “Yang jadi soal bagi kita sekarang ini, ketika kemudian angka tunjangan dan pendapatan yang fantastis itu justru muncul di saat yang sama kinerja mereka sebaliknya, lalu melempem dalam menjalankan fungsi-fungsi,” ujarnya.
Soal apakah tidak ada hal yang baik dari DPR, Lucius tidak memungkiri bahwa ada banyak juga anggota DPR yang baik, namun saat mereka sudah masuk ke DPR tentu yang dibicarakan adalah kelembagaan DPR, tentang sistemnya. Jadi, Formappi menilai DPR dalam hal kinerja kelembagaan berdasarkan apa yang ditunjukkan ke publik.
“Jadi apa yang kemudian terlihat, klaim baik itu klaim sebagai manusia, klaim sebagai pribadi. Sebagai lembaga mereka gagal menunjukkan performanya, tapi anggaran dan tunjangan itu tidak bisa kemudian menjelaskan kinerja buruk mereka,” terang Lucius.
Namun demikian, kata dia, pesan penting dari apa topik diskusi ini adalah soal keterbukaan dan transparansi, tidak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban anggota DPR tapi juga sebagai upaya pencegahan korupsi yang terus menghantui DPR. “Ini sangat penting ketika kemudian soal anggaran ini anggota DPR bisa leluasa untuk kemudian menyampaikannya ke publik,” tandasnya.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku tidak masalah jika anggota DPR mendapat penghasilan berapa pun, asalkan berbanding lurus dengan kinerjanya sebagai wakil rakyat.
“Tentu saja dalam kondisi di mana DPR bisa menunjukkan kinerja mereka, bisa memuaskan publik, pendapatan berapa pun yang mereka terima tidak jadi soal,” kata Manajer Riset Formappi, Lucius Karus dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk “Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat” secara daring, Sabtu (18/9/2021).
Namun, menurut Lucius, yang jadi soal adalah dengan jumlah pendapatan yang bersumber dari gaji dan tunjangan tersebut, kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya justru tidak sebanding dengan apa yang diberikan rakyat melalui APBN. “Yang jadi soal bagi kita sekarang ini, ketika kemudian angka tunjangan dan pendapatan yang fantastis itu justru muncul di saat yang sama kinerja mereka sebaliknya, lalu melempem dalam menjalankan fungsi-fungsi,” ujarnya.
Soal apakah tidak ada hal yang baik dari DPR, Lucius tidak memungkiri bahwa ada banyak juga anggota DPR yang baik, namun saat mereka sudah masuk ke DPR tentu yang dibicarakan adalah kelembagaan DPR, tentang sistemnya. Jadi, Formappi menilai DPR dalam hal kinerja kelembagaan berdasarkan apa yang ditunjukkan ke publik.
“Jadi apa yang kemudian terlihat, klaim baik itu klaim sebagai manusia, klaim sebagai pribadi. Sebagai lembaga mereka gagal menunjukkan performanya, tapi anggaran dan tunjangan itu tidak bisa kemudian menjelaskan kinerja buruk mereka,” terang Lucius.
Namun demikian, kata dia, pesan penting dari apa topik diskusi ini adalah soal keterbukaan dan transparansi, tidak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban anggota DPR tapi juga sebagai upaya pencegahan korupsi yang terus menghantui DPR. “Ini sangat penting ketika kemudian soal anggaran ini anggota DPR bisa leluasa untuk kemudian menyampaikannya ke publik,” tandasnya.
(cip)
Explore More