Kasus Covid-19 di Papua Masih Tinggi, Puan Minta Penyelenggara PON Tingkatkan Kewaspadaan

JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dalam persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua. Belum berakhirnya pandemi berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan para atlet, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran tersebut.

Puan mengimbau pemerintah untuk bijak dalam mengkaji penyelenggaraan PON agar tidak menjadi bom waktu yang justru bisa memakan banyak korban. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan antisipasi dan sejumlah langkah strategis agar PON dapat berjalan dengan baik.

“Jangan sampai Pesta Olahraga Nasional menjadi kluster baru Covid-19,” kata Puan dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Jumat (17/9/2021). Puan menyoroti tingginya kasus COVID-19 di Papua saat ini.

Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menekan laju kasus. Per 15 September 2021, Papua dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kasus aktif tertinggi di Indonesia.

Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak kasus aktif dengan jumlah 11.084, sementara di Papua 7.861 kasus.

Untuk diketahui, yang dimaksud kasus aktif adalah pasien COVID yang masih sakit, belum sembuh, dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri atau terpadu. “Perlu ada upaya khusus untuk mencegah penyebaran virus corona di Papua. Tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama di daerah itu perlu dilibatkan demi mendorong efektivitas edukasi ke rakyat di akar rumput,” tutur Puan.

Alumni UI tersebut juga menyayangkan cakupan vaksinasi di Papua belum optimal. Pada awal September 2021, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan vaksinasi dosis pertama di lima kabupaten/kota penyelenggaraan PON baru sekitar 50%.

Rincian vaksinasi dosis pertama di Kota Jayapura yakni 51%, Kabupaten Jayapura 48,39%,Mimika 50,6%, Merauke 55,58%, dan Kabupaten Kerom 33,73%. Selain itu, sebagian tenaga kesehatan di Papua yakni sebanyak 4,8% sama sekali belum menerima vaksinasi.

Hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah yang memberikan dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan mulai pertengahan Juli lalu. Puan Maharani menegaskan, pemerintah pusat perlu lebih memerhatikan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pandemi.

Ini agar tidak ada rakyat yang tidak mendapat akses vaksin, terutama masyarakat adat yang berada di lokasi terpencil atau jauh dari pusat pelayanan kesehatan.“Meski Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang bermuatan sanksi bagi masyarakat penolak vaksin, namun pada kenyataannya cakupan vaksinasi di Indonesia masih belum merata. Pemerintah wajib meningkatkan kewaspadaan menjelang dan selama penyelenggaraan PON dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara, ahli epidemiologi dari Griffithh University Australia, Dicky Budiman, memprediksi status pandemi COVID-19 paling cepat berakhir pada pertengahan atau akhir 2022. Sedangkan, pemerintah menjadwalkan PON digelar pada 2-15 Oktober 2021.

Dicky menegaskan, virus Corona belum benar-benar musnah paling tidak hingga 10 tahun ke depan meski status pandemi dicabut. Sebab, inang Corona bukan hanya manusia melainkan juga hewan. Di samping itu, vaksin yang ada saat ini akan terus dikembangkan untuk mengimbangi mutasi virus.

Nantinya, setelah pandemi berakhir, statusnya tidak lantas berubah menjadi endemi tapi epidemi. Pada fase epidemi tersebut, COVID-19 tidak lagi terjadi di seluruh wilayah di dunia, tetapi hanya di suatu wilayah atau geografis tertentu.