Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bukan KSAD, Jenderal di Kabinet Ini yang Dipilih Presiden Jadi Panglima
loading...
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI M Jusuf (kanan) dalam sebuah upacara yang dihadiri Presiden Soeharto. Foto/Khastara Perpusnas
A
A
A
JAKARTA - Kasak-kusuk tentang siapa yang bakal ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI mencuat jelang berakhirnya jabatan Jenderal TNI Maraden Panggabean pada April 1978. Sejumlah nama beredar kencang, namun kejutan besar terjadi.
Bocoran tentang sosok calon Panglima ABRI (kini Panglima TNI) sebenarnya telah muncul pada awal 1978. Seorang jenderal bintang dua menyapa para jurnalis yang sedang santai minum kopi di Hotel Indonesia.
“Wah, nanti ada orang luar Jawa lagi jadi Menhankam,” kata perwira tinggi itu dikisahkan Atmadji Sumarkidjo dalam buku “Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit”, dikutip Jumat (17/9/2021).
Mendengar bocoran itu, para wartawan hanya terdiam. Tak jelas siapa dimaksud oleh jenderal yang belakangan diketahui sebagai Benny Moerdani itu.
Atmadji menulis, Menhankam/Pangab akhirnya diumumkan. Presiden Soeharto memilih Jenderal M Jusuf sebagai orang nomor satu di tubuh militer Indonesia tersebut. Penunjukan ini dianggap sebagai kejutan.
Betapa tidak, Jusuf saat itu berada di kabinet sebagai Menteri Perindustrian. Meski berstatus perwira tinggi aktif, Jusuf telah 13 tahun tak lagi mengenakan seragam militer.
Karier tertingginya di TNI AD kala itu ‘hanya’ sebagai Pangdam XIV Hasanuddin. Seusai terlibat dalam operasi penumpasan Kahar Muzakkar dan Andi Selle, Jusuf justru diangkat sebagai menteri perindustrian ringan oleh Presiden Soekarno.
Jabatan sipil itu kembali berlanjut ketika Soeharto menjadi Presiden. Jusuf masih dipercaya duduk di kabinet.
Dalam sejarah TNI, mungkin barangkali baru pertama kali terjadi jenderal yang ‘dikaryakan’ di jabatan sipil dalam tempo waktu lama kembali dipanggil untuk dinas aktif di militer. Meski tidak menyalahi aturan (Jusuf belum pensiun dari AD), penunjukan itu tak urung mengagetkan banyak orang.
“Dibanding Maraden Panggabean yang digantikan, dia (Jusuf) kalah lengkap karier militernya terutama di bidang staf dan territorial. Tetapi siapa yang berani melawan kehendak Soeharto?,” kata Atmadji.
Bocoran tentang sosok calon Panglima ABRI (kini Panglima TNI) sebenarnya telah muncul pada awal 1978. Seorang jenderal bintang dua menyapa para jurnalis yang sedang santai minum kopi di Hotel Indonesia.
“Wah, nanti ada orang luar Jawa lagi jadi Menhankam,” kata perwira tinggi itu dikisahkan Atmadji Sumarkidjo dalam buku “Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit”, dikutip Jumat (17/9/2021).
Mendengar bocoran itu, para wartawan hanya terdiam. Tak jelas siapa dimaksud oleh jenderal yang belakangan diketahui sebagai Benny Moerdani itu.
Atmadji menulis, Menhankam/Pangab akhirnya diumumkan. Presiden Soeharto memilih Jenderal M Jusuf sebagai orang nomor satu di tubuh militer Indonesia tersebut. Penunjukan ini dianggap sebagai kejutan.
Betapa tidak, Jusuf saat itu berada di kabinet sebagai Menteri Perindustrian. Meski berstatus perwira tinggi aktif, Jusuf telah 13 tahun tak lagi mengenakan seragam militer.
Karier tertingginya di TNI AD kala itu ‘hanya’ sebagai Pangdam XIV Hasanuddin. Seusai terlibat dalam operasi penumpasan Kahar Muzakkar dan Andi Selle, Jusuf justru diangkat sebagai menteri perindustrian ringan oleh Presiden Soekarno.
Jabatan sipil itu kembali berlanjut ketika Soeharto menjadi Presiden. Jusuf masih dipercaya duduk di kabinet.
Dalam sejarah TNI, mungkin barangkali baru pertama kali terjadi jenderal yang ‘dikaryakan’ di jabatan sipil dalam tempo waktu lama kembali dipanggil untuk dinas aktif di militer. Meski tidak menyalahi aturan (Jusuf belum pensiun dari AD), penunjukan itu tak urung mengagetkan banyak orang.
“Dibanding Maraden Panggabean yang digantikan, dia (Jusuf) kalah lengkap karier militernya terutama di bidang staf dan territorial. Tetapi siapa yang berani melawan kehendak Soeharto?,” kata Atmadji.
Explore More