Tak Lapor Harta Kekayaan, PNS Bakal Dipangkas Tukinnya Hingga Diberhentikan
Selasa, 14 September 2021 - 15:15 WIB
loading...
PNS diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Hal ini diatur di dalam PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS .
“(PNS wajib) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 huruf e.
Kemudian pada pasal 10 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin sedang. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 jenis hukuman disiplin sedang antara lain:
a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan;
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Baca juga: Momentum ketika Jokowi Bertemu Joko Widodo
Lalu pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatur bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Pada Pasal 8 ayat 4 jenis hukuman disiplin berat yakni:
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
“(PNS wajib) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 4 huruf e.
Kemudian pada pasal 10 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin sedang. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 jenis hukuman disiplin sedang antara lain:
a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan;
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Baca juga: Momentum ketika Jokowi Bertemu Joko Widodo
Lalu pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatur bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Pada Pasal 8 ayat 4 jenis hukuman disiplin berat yakni:
a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
(rca)
Lihat Juga :
