Mendagri Tito Minta Kepala Daerah dan Wakil Tak Berkonflik Sendiri

Ada tiga arahan pokok Tito kepada 183 kepala daerah yang baru terpilih memimpin daerah tersebut dalam hubungannya dengan APBD 2021. Pertama, kurangi belanja untuk kepentingan aparatur seperti biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi mengingat penerapan teknologi di dalam penyelenggaraan rapat-rapat aparatur. Kedua, perbanyak belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ketiga, atur ritme belanja setahun dengan baik sehingga tidak menumpuk dibelanjakan di akhir tahun saja.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi mengungkapkan perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang berbarengan dengan pandemi Covid-19 telah terjadi disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. “Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat,” ujar Teguh dalam laporannya.

Teguh menambahkan, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama. “Yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni menyejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya," kata Teguh.

Menurut Teguh, pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 yang dilaksanakan secara demokratis berjalan dengan sangat sukses. Ajang demokrasi itu menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.