Mendagri Tito Minta Kepala Daerah dan Wakil Tak Berkonflik Sendiri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar kepala daerah berikut wakilnya rukun serta bersinergi dengan stakeholder Forkopimda lainnya dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Pihaknya masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya.

Bahkan, lanjut Tito, tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa. “Ini membuat organisasi Pemda tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal,” ujar Tito pada acara pembekalan kepala daerah yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri , Senin (13/9/2021).

“Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pada pengampu jabatan di daerah tersebut biasanya berpangkal dari dua hal. Yaitu soal kewenangan dan masalah keuangan,” tambah mantan Kapolri tersebut.

Padahal, kata dia, kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Wakil kepala daerah harus paham kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah.



Tito juga mengajak agar para bupati/wali kota dan wakilnya benar-benar menjiwai semangat dan substansi UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana seluruh kewenangan, tanggung-jawab dan pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap dan jelas sudah diatur. “Kepala daerah dan wakilnya harus sama-sama menjaga hubungan yang baik dan perlu menjaga dan meluruskan niat bersama untuk mengabdi pada masyarakat. Ajakan saya ini terkesan klise, namun sejatinya itu lah yang harus dikerjakan pemimpin yaitu mengabdi kepada rakyat,” katanya dalam pembekalan yang dihadiri 183 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota non-petahana hasil Pilkada serentak 2020 yang lalu tersebut.

Dia pun menyinggung tantangan pandemi berikut dampaknya yang sangat membutuhkan kepemimpinan tangguh di daerah. Pemulihan ekonomi menjadi isu penting yang perlu disikapi dari sisi realisasi belanja daerah. Dia kemudian menggelar data statistik realisasi pendapatan dan belanja APBD 2021 provinsi/kabupaten dan kota seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta minta kepada pimpinan daerah untuk terus fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 .

Ada tiga arahan pokok Tito kepada 183 kepala daerah yang baru terpilih memimpin daerah tersebut dalam hubungannya dengan APBD 2021. Pertama, kurangi belanja untuk kepentingan aparatur seperti biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi mengingat penerapan teknologi di dalam penyelenggaraan rapat-rapat aparatur. Kedua, perbanyak belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ketiga, atur ritme belanja setahun dengan baik sehingga tidak menumpuk dibelanjakan di akhir tahun saja.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi mengungkapkan perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang berbarengan dengan pandemi Covid-19 telah terjadi disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. “Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat,” ujar Teguh dalam laporannya.

Teguh menambahkan, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama. “Yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni menyejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya," kata Teguh.

Menurut Teguh, pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 yang dilaksanakan secara demokratis berjalan dengan sangat sukses. Ajang demokrasi itu menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.