Kemendagri: BUMD Perlu Waspadai dan Mitigasi Risiko pada 7 Sektor

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu mewaspadai dan melakukan mitigasi risiko pada 7 sektor. Di antaranya asuransi, suap dan gratifikasi, kredit fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta fee penempatan dana.

Langkah itu dinilai perlu dilakukan guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan pengemban penyertaan modal daerah dan menjaga nama baik BUMD. Hal ini disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian sebagai keynote speech pada acara penghargaan TOP BUMD Award 2021 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat 10 September 2021 lalu.

Agus menjelaskan selama ini kehadiran BUMD telah memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, BUMD juga dinilai ikut membantu masyarakat dengan terus berupaya menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi, karateristik, dan potensi dari daerah.

“Kehadian BUMD sangat penting, karena ia merintis sektor usaha yang belum diminati swasta. BUMD juga berperan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah,” jelas Fatoni.

Oleh karena itu, dirinya berpesan, daerah perlu mendorong mendorong penguatan permodalan secara efektif kepada BUMD. Di sisi lain, Agus juga mengingatkan agar BUMD bersiap memasuki era globalisasi dan industri 4.0.

Menurutnya, pada era tersebut BUMD harus menyikapi dan mempertegas posisinya. Karena apabila tidak, BUMD dikhawatirkan akan kalah bersaing karena masyarakat sangat sensitif terhadap kemajuan dan kecepatan.

Selain itu, BUMD juga perlu melakukan penguatan permodalan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bersinergi, dan memperkuat sektor produktif dengan memberdayakan UMKM. “Menyikapi berbagai isu tersebut, BUMD harus terus berinovasi dan segera mengambil langkah untuk menghadapi perubahan yang terjadi,” pesan Fatoni.

Untuk mendorong kemajuan BUMD, diminta untuk melibatkan berbagai pihak, tak terkecuali media. Peranan dan dukungan media tersebut, kata Fatoni, diyakini akan membantu masyarakat mengetahui dan mengenal kiprah dari BUMD.

“Saya mengharapkan agar kita dapat meningkatkan komitmen bersama dan mengembalikan fungsi BUMD sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah, CEO, Komisaris dan Dirut BUMD. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Juri Top BUMD Award 2021, Djohermansyah Djohan, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Wieko Syofyan, serta Wakil Presiden yang diwakili Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir secara virtual.