Risma Kadang Marah, Dinilai sebagai Kepedulian dan Tanggung Jawab Tugas

JAKARTA - Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) melalui ketuanya Nurkhasanah menyatakan, memahami dan menganggap wajar bila Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini ( Risma ), sesekali terpampang di layar televisi dan halaman situs berita tengah memarahi kesalahan menyangkut permasalahan Bansos.

Baca juga: Himbara Buka Suara Soal Teguran Mensos Risma: Ribuan Penerima Bansos Sulit Cairkan Dana

AMMI, menurut Nurkhasanah, melihat jauh ke balik persoalan, dan mencermati sebab (raison d’etre) di balik kemarahan Mensos Risma justru rasa tanggung jawab dan kepeduliannya yang tinggi.

Baca juga: Mensos Risma Mengamuk dan Marah-marah ke Sebuah Lembaga Perbankan di Jember

"Marahnya Risma dalam penyaluran Bansos yang saat ini tengah menjadi pembicaraan, misalnya, justru itu karena Mensos ingin penyaluran Bansos tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah," kata Nurkhasanah, Jumat (10/9/2021).

"Sementara, dari dialog yang terjadi kita tahu betapa kinerja aparat yang menangani hal itu ada yang jauh di bawah kinerja yang diharapkan," tambahnya.

Belum sempurnanya kinerja aparat birokrasi pemerintah inilah yang menurut Nurkhasanah wajar memantik kemarahan Risma yang secara kultural adalah orang Jawa Timur yang terkenal egaliter, terbuka dan polos.

"Bu Risma tampaknya tak pernah memikirkan apakah kemarahannya akan berdampak negatif terhadap citra beliau sebagai pemimpin perempuan. Tidak. Sikap Bu Risma itu mengalir alamiah saja, tanpa banyak hitung-hitungan," jelas Nurkhasanah.

"Jadi menurut saya justru marah marahnya Mensos bukan karena pencitraan, tapi karena ingin segera memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi," sambungnya.

Nurkhasanah mengatakan, soal buruknya kinerja birokrasi itu masih menjadi persoalan dan keprihatinan yang juga disadari pemerintah hingga saat ini. Karena itu wajar bila Presiden Joko Widodo terus menekankan urgensi percepatan reformasi birokrasi.

"Sekarang dan ke depan, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara cepat mengalahkan negara yang lambat. Di sinilah justru letak permasalahan pemerintahan negara kita," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXVII.

Pemakluman senada ketua AMMI juga ditegaskan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurut Agus, yang lama berkecimpung di yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tersebut, penyaluran Bansos Covid-19 memang harus cepat, serta tepat jumlah dan sasaran.

Ia melihat, langkah Mensos Tri Rismaharini sudah tepat mengawasi distribusi bantuan tersebut guna meringankan beban rakyat dan terbebas dari penyalahgunaan.

"Langkah Mensos Tri Rismaharini yang mendorong penyaluran bansos ini cepat, tepat jumlah dan sasaran, sudah tepat. Saya juga memberi masukan kepada beliau, untuk mencapai tiga target itu data penerimanya harus dipastikan valid," kata Agus.

Menurut Agus, hal itu ia sarankan karena selama ini data penerima Bansos banyak yang sudah tidak valid. Dengan demikian, sudah wajar bila Kementerian Sosial segera memperbaikinya guna mewujudkan tersalurkannya Bansos secara tepat sasaran.

"Data penerima bansos itu harus terus dicek dan ricek. Sebab ada yang sudah meninggal atau ketidakvalidan lainnya," ujar Agus.

Ia juga mengakui, pada kepemimpinan Risma di Kementerian Sosial, perbaikan data itu sudah berjalan. "Dengan begitu, target penyaluran Bansos yang lebih cepat, tepat jumlah dan tepat sasaran seharus terwujud," tutupnya.