Moeldoko: Pemerintah Susun Kebijakan Pergeseran dari Pandemi ke Endemi Covid-19
Jum'at, 10 September 2021 - 09:34 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru.
Karena itu, Moeldoko meminta masyarakat tidak bereuforia berlebihan dengan tren perbaikan penanganan Covid-19 ini. Jangan sampai kebijakan PPKM Darurat diberlakukan lagi gara-gara peningkatan mobilitas yang menyebabkan lonjakan kasus. "Meski optimistis, kita harus tetap hati-hati," ucap Moeldoko dikutip dari keterangan tertulisnya pada Jumat (10/9/2021).
Walaupun Covid-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar. Baca juga: Perbaikan Data Salah di Sertifikat Vaksin, Begini Caranya
Pertama, melalui pendekatan kesehatan, di mana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19. Kedua, melalui pendekatan perut, di mana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir, melalui pendekatan insentif, di mana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi. Baca juga: PPKM Level 3, Bekasi Minta Tempat Hiburan Malam Dibuka
Moeldoko juga menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97%. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15%. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5% WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.
“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” pungkas Moeldoko. Fahreza Rizky
Karena itu, Moeldoko meminta masyarakat tidak bereuforia berlebihan dengan tren perbaikan penanganan Covid-19 ini. Jangan sampai kebijakan PPKM Darurat diberlakukan lagi gara-gara peningkatan mobilitas yang menyebabkan lonjakan kasus. "Meski optimistis, kita harus tetap hati-hati," ucap Moeldoko dikutip dari keterangan tertulisnya pada Jumat (10/9/2021).
Walaupun Covid-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar. Baca juga: Perbaikan Data Salah di Sertifikat Vaksin, Begini Caranya
Pertama, melalui pendekatan kesehatan, di mana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19. Kedua, melalui pendekatan perut, di mana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir, melalui pendekatan insentif, di mana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi. Baca juga: PPKM Level 3, Bekasi Minta Tempat Hiburan Malam Dibuka
Moeldoko juga menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97%. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15%. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5% WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.
“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” pungkas Moeldoko. Fahreza Rizky
(cip)
Lihat Juga :
