Kebakaran dan Overload Lapas, Perlu Ada Grand Desain Baru Pemasyarakatan
Kamis, 09 September 2021 - 08:45 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Tangerang , Banten pada Rabu (8/9), menyebabkan 41 korban meninggal dunia dan sedikitnya 72 orang lainnya mengalami luka-luka. Terungkap juga bahwa ternyata Lapas Kelas I Kota Tangerang melebihi kapasitas (overload) hingga 400%, hal ini juga terjadi di banyak lapas lainnya.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Sebab, di satu sisi anggaran untuk pemasyarakatan selalu kurang sehingga gedung lapas tidak bisa memenuhi kebutuhan narapidana sementara di sisi lain angka kriminalitas terus bertambah. Baca juga: Beredar Kabar Megawati Masuk ICU, Wasekjen PDIP: Alhamdulillah Sehat-sehat Saja Kok
"Kita tidak lagi bisa menggunakan pola pendekatan seperti sekarang ini untuk kasus-kasus tertentu. Perlu ada pendekatan baru dalam manajemen pemasyarakatan. Kalau anggaran kurang sementara tidak ada pendekatan baru dalam kebijakan lapas, di sisi lain juga dinamika kriminalitas terus berkembang maka menurut saya para pakar pemasyarakatan, pakar hukum, harus berkumpul untuk mencari solusi," ujar Jazilul dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).
"Kalau menunggu anggaran beres, saya yakin 5 sampai 10 tahun lagi pun belum beres sementara angka kriminalitas makin bertambah," sambungnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, persoalan kekurangan anggaran tidak hanya terjadi di lapas saja, namun juga di lembaga dan berbagai kementerian lainnya. Apalagi, saat ini negara sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Sebab, di satu sisi anggaran untuk pemasyarakatan selalu kurang sehingga gedung lapas tidak bisa memenuhi kebutuhan narapidana sementara di sisi lain angka kriminalitas terus bertambah. Baca juga: Beredar Kabar Megawati Masuk ICU, Wasekjen PDIP: Alhamdulillah Sehat-sehat Saja Kok
"Kita tidak lagi bisa menggunakan pola pendekatan seperti sekarang ini untuk kasus-kasus tertentu. Perlu ada pendekatan baru dalam manajemen pemasyarakatan. Kalau anggaran kurang sementara tidak ada pendekatan baru dalam kebijakan lapas, di sisi lain juga dinamika kriminalitas terus berkembang maka menurut saya para pakar pemasyarakatan, pakar hukum, harus berkumpul untuk mencari solusi," ujar Jazilul dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).
"Kalau menunggu anggaran beres, saya yakin 5 sampai 10 tahun lagi pun belum beres sementara angka kriminalitas makin bertambah," sambungnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, persoalan kekurangan anggaran tidak hanya terjadi di lapas saja, namun juga di lembaga dan berbagai kementerian lainnya. Apalagi, saat ini negara sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19.
Lihat Juga :
