Jelang PON XX, Menko PMK Sebut Baru 51% Warga Papua yang Divaksin
Kamis, 09 September 2021 - 07:06 WIB
loading...
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengajak warga Papua untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAYAPURA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengajak warga Papua untuk melakukan vaksinasi COVID-19 . Di samping untuk pengendalian kasus juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan dihelat di Papua pada 2-15 Oktober mendatang.
"Saya mohon partisipasi seluruh warga Papua untuk mempercepat vaksinasi karena sekarang ini masih 51% untuk wilayah Papua. Kalau bisa sampai 80% saat PON terjadi," ujarnya saat meninjau Rumah Susun Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jayapura, dikutip dari rilis resmi pada Kamis (9/9/2021). Baca juga: Gelar PON XX, Pemerintah Akan Akselerasi Vaksinasi Covid di 5 Daerah Papua
Dia menjelaskan percepatan vaksinasi sangat penting agar masyarakat dapat dimungkinkan untuk menyaksikan pertandingan dan mendukung para atlet secara langsung di setiap venue yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Timika.
"Kalau memang dianggap aman dan betul-betul dimungkinkan bisa saja nanti PON dibuka untuk penonton dengan syarat-syarat tertentu. Karena ini kan pesta olahraga, kalau enggak ada penonton kan ibarat enggak pakai lauk," jelas Muhadjir.
Sekali lagi, Muhadjir mengimbau seluruh warga Papua untuk yang belum divaksin agar berduyun-duyun minta divaksin. Pasalnya, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu tercapainya target vaksin yang akan berimbas pada terbukanya akses penonton.
Dengan terbukanya akses bagi penonton, menurut Menko PMK, hal itu akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah berharap PON bisa menjadi momentum membangkitkan perekonomian Papua.
"Yang jelas, protokol kesehatan juga harus dipatuhi betul sambil kita melihat-lihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi oleh mereka untuk setiap event dari PON," tandas Menko PMK.
Di lain sisi, pemerintah juga telah menyiapkan asrama dan rusun untuk memfasilitasi para atlet dan delegasi dari 34 provinsi selama ajang PON XX Papua berlangsung. Total ada 35 asrama dan rusun yang disediakan pemerintah pusat yang tersebar di seluruh wilayah penyelenggaraan PON.
"Ini memang bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyiapkan asrama atlet dalam rangka PON di Papua ini. Ada 35 yang dibangun di semua tempat, mulai dari Kabupaten dan Kota Jayapura, Merauke, dan Timika," sebut dia.
Namun, Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah pusat telah membuat kebijakan agar asrama atlet itu dibangun di tempat yang nantinya akan bisa digunakan lebih lanjut setelah PON. Antara lain, seperti asrama yang dibangun di lingkungan STFT, Kota Jayapura. Baca juga: Kepala Kesra Setda Pemkab Rokan Hulu Salah Satu Pejabat Terkaya, Hartanya Rp1,8 Triliun
"Jadi, agar bangunan ini tidak mubazir dan termanfaatkan dengan baik pasca PON. Nantinya pun akan langsung diambil alih, dihibahkan kepada pimpinan STFT untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pendidikan di STFT," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
"Saya mohon partisipasi seluruh warga Papua untuk mempercepat vaksinasi karena sekarang ini masih 51% untuk wilayah Papua. Kalau bisa sampai 80% saat PON terjadi," ujarnya saat meninjau Rumah Susun Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jayapura, dikutip dari rilis resmi pada Kamis (9/9/2021). Baca juga: Gelar PON XX, Pemerintah Akan Akselerasi Vaksinasi Covid di 5 Daerah Papua
Dia menjelaskan percepatan vaksinasi sangat penting agar masyarakat dapat dimungkinkan untuk menyaksikan pertandingan dan mendukung para atlet secara langsung di setiap venue yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Timika.
"Kalau memang dianggap aman dan betul-betul dimungkinkan bisa saja nanti PON dibuka untuk penonton dengan syarat-syarat tertentu. Karena ini kan pesta olahraga, kalau enggak ada penonton kan ibarat enggak pakai lauk," jelas Muhadjir.
Sekali lagi, Muhadjir mengimbau seluruh warga Papua untuk yang belum divaksin agar berduyun-duyun minta divaksin. Pasalnya, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu tercapainya target vaksin yang akan berimbas pada terbukanya akses penonton.
Dengan terbukanya akses bagi penonton, menurut Menko PMK, hal itu akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah berharap PON bisa menjadi momentum membangkitkan perekonomian Papua.
"Yang jelas, protokol kesehatan juga harus dipatuhi betul sambil kita melihat-lihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi oleh mereka untuk setiap event dari PON," tandas Menko PMK.
Di lain sisi, pemerintah juga telah menyiapkan asrama dan rusun untuk memfasilitasi para atlet dan delegasi dari 34 provinsi selama ajang PON XX Papua berlangsung. Total ada 35 asrama dan rusun yang disediakan pemerintah pusat yang tersebar di seluruh wilayah penyelenggaraan PON.
"Ini memang bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyiapkan asrama atlet dalam rangka PON di Papua ini. Ada 35 yang dibangun di semua tempat, mulai dari Kabupaten dan Kota Jayapura, Merauke, dan Timika," sebut dia.
Namun, Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah pusat telah membuat kebijakan agar asrama atlet itu dibangun di tempat yang nantinya akan bisa digunakan lebih lanjut setelah PON. Antara lain, seperti asrama yang dibangun di lingkungan STFT, Kota Jayapura. Baca juga: Kepala Kesra Setda Pemkab Rokan Hulu Salah Satu Pejabat Terkaya, Hartanya Rp1,8 Triliun
"Jadi, agar bangunan ini tidak mubazir dan termanfaatkan dengan baik pasca PON. Nantinya pun akan langsung diambil alih, dihibahkan kepada pimpinan STFT untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pendidikan di STFT," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
(kri)
Lihat Juga :
