Ada Masalah Kebocoran Data, Isu DPT Bakal Mencuat Lagi di Pemilu 2024
loading...
Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia memprediksi DPT masih akan menjadi isu krusial pada Pemilu 2024. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) diprediksi masih menjadiisu krusial pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
"Soal data pemilih, ini selalu menjadi masalah atau isu klasik sebetulnya. Setiap mau pemilu, setiap mau pilkada tetap selalu isu DPT ini mencuat ke permukaan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024 : Tahapan, Strategi, dan Prediksi' yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9/2021).
Dalam beberapa kesempatan, Doli mengaku sudah mendorong kepada pemerintah agar persoalan DPT ini bisa diminimalisir. Caranya, kata dia, pemerintah wajib mempunyai database kependudukan yang baik, valid, terintegrasi dan punya sistem pengelolaannya yang baik.
Sebab, Doli masih melihat pernasalahan-permasalahan yang bersumber dari database kependudukan kerap kali terjadi. Apalagi, di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini.
Mulai dari persoalan data Bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat, masalah vaksinasi Covid-19 yang pernah terjadi karena adanya kegandaan nomor kependudukan, hingga soal kebocoran data yang belakangan menjadi sorotan publik. Di mana, ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan ternyata dengan mudah bisa mendapatkan data kependudukan masyarakat Indonesia.
"Jadi saya kira sumber masalah dari DPT ini akan bisa selesai kalo masalah di hulunya tentang masalah database kependudukan ini bisa diselesaikan,"ujarnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar itu berharap dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, pemerintah bisa benar-benar menyelesaikan sejumlah persoalan yang terkait dengan data kependudukan.
"Ini tentu akan membantu dan mengurangi energi kerumitan yang akan muncul ketika nanti kita menghadapi pemilu," pungkasnya.
"Soal data pemilih, ini selalu menjadi masalah atau isu klasik sebetulnya. Setiap mau pemilu, setiap mau pilkada tetap selalu isu DPT ini mencuat ke permukaan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024 : Tahapan, Strategi, dan Prediksi' yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9/2021).
Dalam beberapa kesempatan, Doli mengaku sudah mendorong kepada pemerintah agar persoalan DPT ini bisa diminimalisir. Caranya, kata dia, pemerintah wajib mempunyai database kependudukan yang baik, valid, terintegrasi dan punya sistem pengelolaannya yang baik.
Sebab, Doli masih melihat pernasalahan-permasalahan yang bersumber dari database kependudukan kerap kali terjadi. Apalagi, di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini.
Mulai dari persoalan data Bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat, masalah vaksinasi Covid-19 yang pernah terjadi karena adanya kegandaan nomor kependudukan, hingga soal kebocoran data yang belakangan menjadi sorotan publik. Di mana, ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan ternyata dengan mudah bisa mendapatkan data kependudukan masyarakat Indonesia.
"Jadi saya kira sumber masalah dari DPT ini akan bisa selesai kalo masalah di hulunya tentang masalah database kependudukan ini bisa diselesaikan,"ujarnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar itu berharap dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, pemerintah bisa benar-benar menyelesaikan sejumlah persoalan yang terkait dengan data kependudukan.
"Ini tentu akan membantu dan mengurangi energi kerumitan yang akan muncul ketika nanti kita menghadapi pemilu," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
